Rabu, 13 Desember 2017

DPD PSI Kota Bekasi NATAL

Limit News > Jakarta > Bertambahnya Amunisi Politik Jokowi
Posted By: limitnews, 7:16 am, Maret 10, 2017

Bertambahnya Amunisi Politik Jokowi

Share

JAKARTA – Dalam politik, soliditas kekuasaan pemerintah selalu dalam kondisi fluktuatif seirama dengan seberapa besar perbedaan kepentingan kekuatan politik di luar pemerintahan terakomodasi. Ketika kepentingan kekuatan politik di luar pemerintah bisa diakomodasi oleh pemerintah, bisa diprediksi bahwa gejolak politik sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Setidaknya itulah yang secara di atas kertas, dengan asumsi tak terjadi anomali, akan terjadi dalam lanskap politik di Tanah Air pascapertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga presiden RI ke-6.

Sebelumnya, ketika kemantapan kekuasaan politik Jokowi tak mendapat ganjalan apapun dari legislatif karena partai-partai besar mendukungnya, gejolak politik muncul dari kekuatan politik jalanan.

Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan dan lapangan Monas menggelar apa yang disebut aksi damai dalam tiga jilid berturut-turut, yang sempat membuat gusar atau galau pemerintah. Ketegangan pun terjadi antara pemerintah dan politisi yang diduga terlibat dalam pendanaan pengerahan massa itu.

Polemik dalam bentuk saling sindir antara Jokowi dan SBY sempat berlangsung dalam situasi politik yang tegang saat itu. Semua itu kini jadi sejarah. SBY telah bertandang ke Istana dan berdialog dengan Presiden. Tak ada yang tahu, termasuk awak media massa, apa yang dibicarakan dalam pertemuan empat mata itu.

Meski demikian, ada satu butir pernyataan SBY kepada wartawan setelah berbicara dengan Jokowi yang bisa dijadikan kata kunci sebagai alasan bagi publik untuk merasa lega bahwa gonjang-ganjing politik akibat perseteruan pemerintah dan kekuatan politik resmi di luarnya dalam waktu mendatang, sedikitnya dalam masa depan yang dekat, tak akan terjadi.

Kata kunci itu adalah pernyataan SBY bahwa antara dirinya dan Jokowi terbangun kecocokan untuk menyelamatkan negeri yang dilandasi Pancasila. Pernyataan itu bisa memupuskan semua praduga dan prediksi tentang persekutuan SBY dengan kekuatan massa berbasis Islam yang antara lain didomplengi kalangan garis keras.

Dugaan koalisi bawah tanah antara kubu SBY dan kekuatan massa Islam selagi sang putera, Agus Harimurti Yudhoyono, belum tersingkir dari pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, sangat santer dan beragam media sosial mengunggah pertemuan kedua kubu itu.

Kini, setelah konstelasi politik pemilihan gubernur DKI Jakarta berubah, yang hanya menghadap-hadapkan pasangan Ahok-Djarot melawan Anies-Sandi, kepentingan SBY dalam politik pilgub DKI Jakarta secara tak langsung maupun langsung boleh dikata kian mengecil.

Bagi Jokowi, yang sangat berkepentingan dengan ketenangan dan kemantapan politik nasional, terutama demi merealisasikan janji-janji politiknya untuk menyejahterakan rakyat, pernyataan SBY bahwa dia dan Jokowi sudah cocok untuk menyelamatkan negeri, mengamankan Pancasila sangatlah dinanti-nanti.

Setidaknya, Jokowi punya satu lagi amunisi politik untuk memantapkan posisi politiknya dalam menghadapi anasir dari mana pun datangnya yang mencoba merongrong Pancasila. Kini, dalam visi politik strategis jangka panjang, bukan teknis pragmatis jangka pendek, Jokowi telah bersatu dengan semua elite politik dari semua parpol.

Kekuatan massa Islam mayoritas yang moderat yang terepresentasikan dalam ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pun sudah dalam satu kubu kepentingan dengan pemerintah.

Dengan demikian, selain mempercepat realisasi janji politiknya, inilah saatnya bagi Jokowi untuk memberikan perhatian ekstra pada persoalam paling destruktif dalam pembangunan negeri ini, yakni penyelesaian hukum secara tegas dan adil atas kasus-kasus korupsi.

Dukungan politik para elite politik yang sedemikain masif jangan sampai menjadi strategi kaum politisi untuk membangun kekuatan oligarkhis demi pembelaan terhadap politisi yang kini terbelit dalam dugaan korupsi megaproyek KTP elektronik.

Masalah korupsi memang tak pernah final dalam perjalanan politik negeri ini dan pemerintah langsung maupun tak langsung akan terdampak olehnya.

Berbagai demonstrasi yang menuntut penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang begitu masif dilakukan oleh banyak kalangan pada akhirnya bisa menentukan citra pemerintah sesuai dengan seberapa memuaskan publik hasil penyelesaiakan kasus yang merugikan uang rakyat itu.

Publik juga menghendaki Jokowi tak merusak citra dirinya dengan menjadi patron atau melakukan pemihakan bagi politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terlibat dalam kasus megaproyek KTP elektronik.

Kekuasaan Jokowi yang kini kian solid dalam menju akhir pemerintahannya yang tinggal dua tahun lagi perlu dimanfaatkan untuk bekerja semaksimal mungkin dan semua ini bisa dipakai sebagai modal politik dalam mewujudkan impian pendukungnya untuk mencalonkan kembali sebagai presiden untuk periode kedua.

Publik yang merasakan dampak positif kebijakan pemeritah selama tiga tahun terakhir tentu akan memberikan dukungan penuh dalam kelanjutan pemerintahan di bawah kuasa Jokowi. Gaya hidup ugahari yang melekat dalam citra diri Jokowi akan menjadi kekuatan politik yang populis, yang dapat dikapitalisasi untuk menyongsong pertarungan politik di termin kedua pemerintahannya.

Tampaknya, setelah mendapat kepastian mengenai ikhtiar membangun negeri berbasis Pacasila dari SBY, Jokowi perlu mengurangi kadar kecemasannya atas bangkitnya kekuatan politik jalanan untuk melakukan aksi subversif alias makar.

Artinya, Jokowi perlulah ambil bagian dalam mengurangi daya cengkeram kepolisian dalam melakukan represi terhadap mereka yang diduga melakukan makar, di kemudian hari. (ANT/SS)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz