Senin, 24 Juni 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Diduga Salah Mendakwa, Jaksa Abdul Rauf Tetap Tuntut Terdakwa 1,5 Tahun
Posted By: limitnews, 5:32 AM, 30 Mei 2019

Diduga Salah Mendakwa, Jaksa Abdul Rauf Tetap Tuntut Terdakwa 1,5 Tahun

Share

limitnews.net

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf SH, MH. Foto Tomson

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf SH, MH dari Kejaksaan Agung RI menjatuhkan tuntutan 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa  Haryo Bimo Ariyanto, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Tuntutan itu dijatuhkan menurut Abdul Rauf karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 374 KUHP, terdakwa karena jabatannya menggelapkan uang PT. DCG Indonesia sebesar Rp 35 juta, yang merupakan sisa uang Rp 235 juta yang di transfer PT. Harwin Perdana ke rekening terdakwa. Dan terdakwa telah mentransfer uang Rp 200 juta ke rekening PT. DCG Indonesia.

Kronologi kejadian: PT. DCG Indonesia menyewakan 4 unit alat berat kepada PT. Harwin Perdana dengan perjanjian kontrak Rp 310 juta.

Pada tanggal 27 Maret 2015, Maya Purwanti atas nama PT. Harwin Pradana mentransfer uang sebesar Rp 235 juta ke Rekening terdakwa Haryo Bimo Arianto untuk biaya mobilisasi dan  demobilisasi 4 unit alat berat milik PT. DCG Indonesia yang disewa oleh PT. Harwin Pradana. Dan Rp.110 juta langsung ditransfer ke rekening PT. DCG Indonesia.

Pada tanggal 01 April 2015 uang Rp.235 juta untuk biaya mobilisasi dan demobilisasi 4 unit alat berat milik PT. DCG Indonesia yang ada di rekening terdakwa itu, sebesar Rp.200 juta ditransfer ke Rekening PT. DCG Indonesia di KEB Hana Bank ACCT No 1484-428-0710, sehingga menurut jaksa masih ada uang PT. DCG Indonesia yang tertinggal sebesar Rp.35 juta. 

Sementara terdakwa saat diperiksa dipersidangan mengatakan, bahwa uang PT. DCG Indonesia tidak ada pada rekeningnya. Karena sesuai kontrak dengan PT. Harwin Perdana biaya mobilisasi alat berat Rp.310 juta. Karena PT. Harwin Perdana telah mentransfer langsung Rp.110 juta ke rekening PT. DCG Indonesia, maka otomatis yang akan ditransfer ke rekening PT. DCG Indonesia Rp.200 juta lagi, Klir. Jadi jumlahnya Rp.310 juta sesuai kontrak.

Dan terdakwa sendiri tidak menyadari bahwa PT. Harwin Perdana telah mentransfer Rp.235 juta kerekening. Terdakwa tahu bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer uang Rp.235 juta adalah setelah dipanggil dan diperiksa di Bareskrim Polri, pada bulan Agustus 2018. Penyidik menunjukkan bukti transfer bahwa PT. Harwin Perdana mentransfer Rp.235 juta kerekeningnya.

Setelah terdakwa mengetahui ada uang PT. Harwin Perdana Rp.35 juta, terdakwa memasukkan uang Rp.35 juta itu ke peti kas PT. DCG Indonesia. Dan dipergunakan untuk operasional PT. DCG Indonesia.

Nah, namun berdasarkan Rp.35 juta itulah JPU Abdul Rauf menjerat terdakwa dan menjebloskan terdakwa Haryo Bimo Arianto ke penjara. Padahal, jika dilihat dan dicermati kualifikasi penanganan perkara, dengan kerugian dibawah Rp.100 juta biasanya dilempar ke polres. Di Polda saja tidak diterima kasus penipuan penggelapan dibawah nilai 100 juta.  Ada apa sebenarnya dengan polisi?

Ketua majelis hakim Tiaris Sirait bertanya kepada terdakwa, sebenarnya uang 35 juta itu uang siapa? Apakah komisi saudara sebagai direktur? Kan biasa ada komisi pada transaksi bisnis, apakah itu komisi? ucapnya bertanya. Yang dijawab terdakwa: “Awalnya saya tidak tahu majelis kalau PT. Harwin Perdana mentransfer Rp.235 juta kerekening saya. Saya tahu setelah dipanggil polisi. Setelah saya tahu ada uang itu langsung saya masuklan ke Peti kas PT. DCG Indonesia. Karena saat itu rekening bank PT. DCG Indonesia sedang dibekukan bank, kata terdakwa Haryo Bimo.

Menanggapi tuntutan JPU itu, penasehat hukum terdakwa John P. Simanjuntak, SH MH mengatakan bahwa JPU Andul Rauf telah melakukan tindakan hukum sesat. Dakwaannya salah orang.

“Saya mau sampai kan begini; bahwa JPU telah mendakwa klien kami pasal 263 KUHP atas keberadaan akte No.02 tanggal 28 Februari 2014  hasil RUPS-LB tanggal 26 Februari 2014. Yang membuat perubahan susunan pengurus dan perubahan pemilik saham pada PT. DCG Indonesi. Padahal terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT. DCG Indonesi, bahkan belum masuk  menjadi organ PT. DCG Indonesi. Ini sudah pelanggaran hukum berat. Salah orang jaksanya. Andaikan dari awal perkara ini saya pegang, dakwaan ini sudah pasti saya eksepsi,” ungkap John Simanjuntak.

Dia prihatin dengan musibah yang dialami kliennya. Selain menjadi terdakwa, kliennya juga ditahan di Rutan Cipinang.

“Coba, alat bukti ga jelas dan dakwaan kabur ini betul-betul luar biasa. Kriminalisasi!,” tegasnya.

Lebih jauh Advokat John mengulas dakwaan kedua pasal 374 KUHP. Menurutnya bahwa dakwaan dan tuntutan JPU kabur.

“Coba kita cermati pasal 374 itu jelas harus ada kerugian yang ditimbulkannya kepada pelapor. Inipun sangat mudah dipatahkan. Disini jaksa tidak dapat menjelaskan apa kerugian pelapor Mr. Roh Jae Chung. Sebab kontrak jelas adalah Rp.310 juta. Itu semua sudah ditransfer ke rekening PT. DCG Indonesia. Jika benar uang yang ditransfer PT. Harwin Perdana Rp.235 juta, berarti uang yang lebih adalah uang PT. Harwin Perdana. Seharusnya PT. Harwin Perdana yang dirugikan karena kontrak penyewaan alat berat hanya Rp.310 juta, tapi kelebihan ditransfer Rp.35 juta. Apa dasarnya Mr. Roh Jae Chung melaporkan terdakwa?,” ucap John penuh tanya. (Olo)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz