Jumat, 21 September 2018
Limit News > Jakarta > Gerindra dan PAN Tolak Perppu Ormas
Posted By: limitnews, 5:34 am, Juli 15, 2017

Gerindra dan PAN Tolak Perppu Ormas

Share

JAKARTA – Partai Gerindra dan PAN menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Masyarakat tidak ada tuh yang merasa ada kegentingan memaksa. Kalau disurvei pasti yang banyak yang menolak Perppu. Kegentingan yang memaksa saat ini adalah sulit dapat pekerjaan, hidup makin susah,” kata Wakil Ketua dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon dalam diskusi tentang Perppu Ormas di Jakarta, Sabtu (15/7).

Fadli menyebut, penerbitan Perppu Ormas sebagai “bentuk kediktatoran gaya baru” karena keberadaan ormas dijamin undang-undang dan prosedur pengayoman dan pembinaannya pun sudah diatur dengan perundang-undangan.

“Ini rezim paranoid. Kemarin telegram dilarang, kalau begitu panci juga dilarang saja karena dipakai teroris,” seloroh Fadli.

Sementara mengenai wacana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menurut pemerintah tidak memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional, Fadli mengatakan bahwa HTI sudah menjelaskan kepada DPR bahwa organisasi tetap mendukung Pancasila, NKRI dan kebhinekaan. “Jadi apa yang dipersoalkan dari HTI,” ujar dia.

Sementara itu, politisi PAN menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) belum saatnya dikeluarkan sebab semua ketentuan rinci tentang ormas sudah ada dalam Undang-Undang Ormas.

“PAN tidak pernah diajak diskusi soal penerbitan Perppu meski PAN parpol koalisi. Tapi kalau PAN dimintai saran, menurut kami belum saatnya,” kata politisi PAN, Yandri Susanto.

Yandri mengatakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang usianya kini belum sampai empat tahu,n pembahasannya melibatkan banyak pihak, berlangsung lama dan menghabiskan dana besar.

“Kalau kita detail membaca UU Ormas, juga sudah sangat detail aturannya, bagaimana pendirian organisasi kemasyarakatan, bagaimana pembiayaannya, termasuk bagaimana jika ada sanksi. Dan semua muaranya di pengadilan” ujar dia.

Menurut Yandri, pemerintah seharusnya tidak menjadi penilai tunggal terkait keberadaan ormas. UU Ormas, ia melanjutkan, sudah menjelaskan bahwa mekanisme hukum pembubaran ormas di bawa ke pengadilan agar ada ruang pembelaan.

“Kalau penilai tunggal di pemerintah, kasihan pemerintahnya. Bukan hanya pak Jokowi tapi pemerintahan berikutnya juga pasti kan melaksanakan itu,” katanya. (SS)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz