Selasa, 21 Agustus 2018
Limit News > Jakarta > Hakim Nilai Penetapan Buni Yani Tersangka Sesuai Prosedur
Posted By: limitnews, 2:49 am, Desember 22, 2016

Hakim Nilai Penetapan Buni Yani Tersangka Sesuai Prosedur

Share

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melalui Hakim Tunggal Sutiyono menyatakan, penetapan Buni Yani sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai prosedur.

Hal itu merupakan salah satu pertimbangan hakim tunggal yang memutuskan untuk menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Buni Yani.

“Menimbang bahwa proses penangkapan telah sesuai prosedur dan berdasarkan keterangan saksi dan ahli telah memenuhi minimal dua alat bukti untuk menetapkan saudara Buni Yani sebagai tersangka,” kata Sutiyono saat membacakan putusan akhir praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/12).

Pertimbangan lainnya, kata dia, tak dipermasalahkannya proses penangkapan Buni Yani oleh penyidik dan penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan di kantor polisi setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

“Proses penyidikan tetap sah meskipun tidak ada proses gelar perkara sebagaimana merujuk pendapat ahli yang diajukan oleh pihak termohon (Polda Metro Jaya),” ujarnya.

Menurut Sutiyono, gelar perkara tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melainkan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan secara khusus bahwa gelar perkara dapat dilakukan secara terbuka atau semi terbuka.

“Tujuan gelar perkara ini sifatnya juga kasuistis dan tidak semua kasus perlu dilakukan gelar perkara,” tuturnya.

Kemudian, Sutiyono juga menolak dalil pemohon yang menyebutkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Buni Yani tidak terdapat nomor suratnya. “Dari bukti penyidikan, Sprindik itu jelas dimulai pada 25 Oktober 2016,” ucap Sutiyono.

Sebelumnya, Buni Yani mengatakan, hakim tidak mempertimbangkan yurisprudensi praperadilan setelah permohonan praperadilannya ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Ada yurisprudensi bahwa praperadilan di B li itu ada seorang warga yang dituntut Gubernur Bali karena dianggap mencemarkan nama baik. Kalau tidak salah terkena Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Tetapi kira-kira sama intinya. Lalu permohonan itu ditolak. Jadi praperadilannya dikabulkan hakim di Bali,” kata Buni di PN Jaksel, Rabu (21/12). (ANT/DWI)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz