Senin, 24 Juni 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Jaksa Dakwa Anak dan Ayah Kandung Korupsi Rp 2,3 Miliar
Posted By: limitnews, 3:25 PM, 13 Juni 2019

Jaksa Dakwa Anak dan Ayah Kandung Korupsi Rp 2,3 Miliar

Share

limitnews.net

Terdakwa saat menjalani persidangan. Foto Tomson

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suryani SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menghadirkan terdakwa Nur Azizah Putri Utami dan Dr. Masturyono, M.Si ke hadapan persidangan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Kedua terdakwa itu adalah Anak dan Ayah yang dihadapkan kepersidang Pengadilan Tipikor yang  dipimpin Ketua Majelis Hakim Imade Sudani, SH, MH didampingi PP Agustiati  atas dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas dugaan korupsi pengadaan Sistim Monitoring Precursor Gempa Bumi di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kantor Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan bahwa terdakwa  Nur Azizah Putri Utami  (Direktur CV. Handytech II), dan Dr. Masturiyono (Kapus Litbang) BMKG Pusat, pada bulan Mei tahun 2014 sampai dengan Mei tahun 2015 telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 miliar lebih dari Rp 4 miliar pagu anggaran pengadaan Alat Sistim Monitoring Precursor Gempa Bumi, yang akan tempatkan di dua lokasi, di Daerah Jogyakarta, karena  mark-up harga barang dan barang tidak sesuai spek serta pelaksanaan tidak sesuai kontrak.

Menurut JPU, Terdakwa Masturyono Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan (Kapuslitbang) BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat selaku Kuasa Penguna Anggaran (KPA) pengadaan Alat Sistim Monitoring Precursor Gempa Bumi dengan pagu anggaran Rp 4 miliar pada bulan Mei tahun 2014.

Sebagai KPA terdakwa Masturyono mengangkat Widiyanto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan Alat Sistim Monitoring Precursor Gempa Bumi yang dianggarkan Rp 4 miliar itu.

Pada proses lelang itu, pemenang lelang adalah PT. MPU dengan Direktur Sihaloho, dengan penawaran Rp 3,6 miliar setelah potong pajak dan PPh. Tetapi sebelum dilaksanakan lelang antara terdakwa Masturyono dengan PT. MPU telah terlebih dahulu membuat kesepakatan bahwa harga Alat Sistim Monitoring Precursor Gempa Bumi itu Rp 2 miliar.

Kesepakatan harga Rp 2 miliar itu dipatok karena agen tunggal alat sistim monitoring Precursor Gempa Bumi itu di Indonesia adalah perusahaan anak kandung terdakwa Masturyono yakni terdakwa Nur Azizah Putri Utami selaku Direktur PT. Handytech II.

Setelah pengumuman pemenang lelang dan penunjukan pemenang lelang yakni PT. MPU terjadi perubahan harga, dari Rp 2 miliar menjadi Rp 2,4 miliar.

Penambahan harga itu adalah atas pernyataan Muklis selaku komisari PT. Handytech II dan yang juga adalah suami dari terdakwa Nur Azizah Putri Utami selaku Direktur PT. Handytech II.

Alasan Muklis menaikan harga dari Rp 2 miliar menjadi Rp 2,4 miliar adalah akibat devaluasi nilai dollar sehingga harga dinaikkan Rp 400 juta.

Dengan dinaikkannya harga barang tersebut PT. MPU menyatakan tidak sanggup melaksanakan pengadaan alat sistim monitoring Precursor Gempa Bumi itu, sehingga pengadaan barang itu diambil-alih ke PT. Handytech II dengan perjanjian bahwa realisasi segala pembayaran dari pengguna anggaran ke penyedia barang tetap melalui rekening PT. MPU dengan kesepakatan bahwa PT. MPU akan menerima fee Rp.150 juta.

Setelah terjadi kesepakatan bahwa PT. Handytech II sebagai pelaksana pengadaan alat sistim monitoring Precursor Gempa Bumi itu lalu PT. Handytech II memberangkatkan Muklis dan Mohammad Iqbal ke China untuk pelatihan menggunakan dan atau memasang alat sistim monitoring Precursor Gempa Bumi itu.

Ternyata hasil audit BPKP harga alat sistim monitoring Precursor Gempa Bumi itu tidak sampai Rp1 miliar dan ada pula barang itu yang tidak berfungsi serta pelaksanaan tidak sesuai kontrak.

Atas dakwaan JPU itu penasehat Hukum kedua terdakwa Saminoto SH, MH dan Teguh Subagyo, SH, MH dari Kantor Advokat Saminoto & Partner akan mengajukan eksepsi (Keberatan) atas dakwaan JPU. “Kita akan ajukan eksepsi,” ujar Saminoto usai persidangan.

Ketika ditanya alasan mengajukan eksepsi, Saminoto mengatakan akan dipelajari dulu. “Kita kan belum ada BAP. Jadi kita minta dulu BAPnya lalu kita pelajari. Jawabnya, nanti pada sidang yang akan datang,” tambah Saminoto. (Olo)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz