Minggu, 19 Mei 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Korban Kriminalisasi, Terdakwa Minta Dibebaskan dari Tahanan
Posted By: limitnews, 6:31 AM, 6 Maret 2019

Korban Kriminalisasi, Terdakwa Minta Dibebaskan dari Tahanan

Share

limitnews.net

Terdakwa Haryo Bimo Aryanto saat menjalani persidangan. Foto Tomson

JAKARTA – Terdakwa Haryo Bimo Aryanto memohon kepada Ketua Majelis Hakim Tiaris Sirait, SH, MH segera membebaskannya dari tahanan, karena dirinya hanyalah korban kriminalisasi.

Jaksa Abdul Rauf SH, MH Jaksa Madya NIP. 197610102001121004 dari Kejaksaan Agung RI dituding mengkriminalisasi Haryo Bimo Aryanto (52) Direkrut PT. DCG Indonesia, hingga menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara atas dua dakwaan, yakni Pasal 263 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf pada dakwaan nomor register perkara PDM-112 /Euh.2/11/JKT.Utr/2018, tanggal 13 Nopember 12018 mendakwa terdakwa Haryo Bimo Aryanto dengan Pasal 263 KUHP karena pada tanggal 28 Februari 2014 terdakwa telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. DCG Indonesia dengan dipimpin oleh Ketua Rapat oleh saksi Roh Jae Chung selaku Presiden Direktur PT. DCG Indonesia di kantor PT. DCG Indonesia di  Gedung Jamkrindo, lantai 3A Jl.  Angkasa, Blok B.9, Kavling 6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat padahal saksi ROH Jae Chung tidak mengetahui RUPS-LB itu karena sedang tidak berada di Indonesia, berada di Korea.

Dalam surat dakwaan tanggal 13 Nopember 2018 sementara dakwaan dibacakan pada tanggal 16 Januari 2018.

Bawa keputusan RUPS-LB tersebut dituangkan dalam berita acara RUPS-LB itu pada tanggal 28 Februari 2014 dan pada tanggal 26 Maret 2014 dan telah diaktekan pada notaris Liez Savitri Maturidi, SH sehingga terbitlah Akte O2 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.

Padahal terdakwa Haryo Bimo Aryanto belum menjadi direktur PT. DCG Indonesia Saat itu. Dan nama Haryo Bimo Aryanto tidak ada dalam minuta RUPS-LB itu, dan diadakannya RUPS-LB itu, terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa belum jadi organ pada PT. DCG Indonesia.

Terdakwa diangkat menjadi Direktur PT. DCG Indonesia berdasarkan Akta no.9 yang dibuat di Notaris Yulida Desmartiny SH pada tanggal 18 Desember 2018, dengan pengesahan kementerian hukum dan Ham no  AHU-13079-40.20.2014, yang telah menyetujui perubahan badan hukum PT. DCG Indonesia berdasarkan RUPS-LB tanggal 22 Desember 2014.

Jadi jelas bahwa dakwaan JPU tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengenai syarat materil, yaitu harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan mengenai waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Bahwa apabila syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP tidak terpenuhi maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau null and avoid.

Karena surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang.

Bawa JPU juga tidak cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaannya terbukti dalam surat dakwaan pada bagian penahanan: 

JPU tidak mencantumkan tanggal penahanan RUTAN sejak tanggal…**. Agustus 2018 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tanggal penahanan tidak dicantumkan dalam surat dakwaan serta dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat padahal terdakwa Haryo Bimo Aryanto di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam hal ini terlihat jelas bahwa JPU tidak memasukkan syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a yang seharusnya penting dimasukkan di dalam surat dakwaan.

Pada hal terdakwa Haryo Bimo ditahan oleh JPU di Rutan sejak tanggal 5 Desember 2018 dengan nomor: B-203/0.1.11/Epp.2/12/2018. Kemudian JPU menyebutkan melimpahkan  ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, faktanya terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (Tom)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz