Sabtu, 21 Juli 2018
Limit News > Jakarta > Mantan Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang KTP-E
Posted By: limitnews, 2:02 am, Maret 17, 2017

Mantan Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang KTP-E

Share

JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini mengaku menerima uang 500 ribu dolar AS terkait proyek kasus proyek KTP elektronik (KTP-E).

“Betul yang mulia. Pada sekitar 2013 di masa akhir jabatan kami, kami dihubungi Pak Irman terdakwa I waktu itu mengatakan ada sedikit rejeki,” kata Diah Anggraeni ketika menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim John Halasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3).

Diah mengaku pertama kali menerima uang dari Irman senilai 300 ribu dolar AS dikirim oleh stafnya Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman ke rumahnya.

Mantan sekjen Kemendagri ini juga mengaku juga menerima uang dari Andi Agustinus senilai 200 ribu dolar AS dan sempat menanyaakan uang apa dan Andi menjawab tidak ada yang memikirkan dirinya.

Diah Anggraeni mengaku setelah dua hari menerima uang tersebut mengaku menghubungi Irman untuk mengambilkan uang tersebut. Dia bermaksud akan mengembalikan uang tersebut, namun Irman mengatakan jika mengembalikannya maka berarti akan bunuh diri.

“Saya tidak berani cerita kepada keluarga saya Yang Mulia. Uang itu saya simpan sampai berbuih,” ujar Diah Anggraeni.

Dia mengaku bahwa uang tersebut terkait dengan proyek KTP-E setelah dirinya diperiksa KPK dan menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut. Diah Anggraeni memberikan keterangan saksi atas dua terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dalam proyek KTP-E.

Irman merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, Sugiharto ialah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri.

Atas perbuatannya dalam kasus KTP-E itu, Irman dan Sugiharto didakwa melangar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/SS)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz