Kamis, 22 Agustus 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Meski Sudah Lunas, Pengelola Apartemen Green Bay Pluit Tidak Berikan AJB
Posted By: limitnews, 3:14 PM, 12 Juni 2019

Meski Sudah Lunas, Pengelola Apartemen Green Bay Pluit Tidak Berikan AJB

Share

limitnews.net

Pertemuan yang digagas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta tidak membuahkan hasil. Foto Tomson

JAKARTA – Warga penghuni dan atau pembeli Apartemen Green Bay Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mengadukan Pengelola dan Developer Apartemen Green Bay Pluit kepada Pemerintah DKI Jakarta terkait belum adanya penyerahan Akte Jual Beli (AJB) unit yang sudah lunas pembayarannya.

Atas pengaduan itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemprov DKI Jakarta selaku pembina Rumah Susun menjadwalkan pertemuan para pihak di lantai 7, Ruang Rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jalan Jati Baru, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil seperti apa yang menjadi tuntutan warga penghuni Apartemen Green Bay Pluit, karena pengembang PT. Kencana Unggul Sukses (PT KUS), yang merupakan anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land, tidak hadir dalam pertemuan itu. Yang hadir adalah perwakilan dari  PT. Prima Buana Internusa (PBI) Evi selaku General Manager (GM) pengelola Apartemen Green Bay Pluit.

Lebih kurang 20 orang warga Apartemen Green Bay Pluit yang dipimpin Suhari Aoh selaku Ketua Pengurus Perkumpupan Penghuni Rumah Susun Green Bay Pluit menyampaikan aspirasinya dalam pertemuan itu, Hizbullah berjanji akan  mengundang kembali  warga dan akan mengupayakan kehadiran PT. Kencana Unggul Sukses (PT. KUS) selaku pengembang/developer untuk memberi pertanggungjawaban kepada warga.

“Kita akan mengundang kembali para pihak. Nanti akan kita jadwalkan kembali media. Ini merupakan tanggung jawab kita selaku pembina,” ujar Hizbullah saat diwawancarai usai pertemuan itu.

Hizbullah yang didampingi H. Heri  mengatakan bahwa pemerintah belum bisa memberikan sanksi jika seandainya PT. Kencana Unggul Sukses tidak hadir pada pertemuan yang akan datang.

“Kita belum bisa memberikan sanksi kepada pengembang karena belum ada perdanya. Sudah 8 tahun terjadi kekosongan Perda dalam hal sanksi ini sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Selama ini ada kekosongan hukum,” ungkap Hizbullah.

Pertemuan ini diadakan kata Hizbullah menindak lanjuti surat dari Suhari (Ketua Umum PPPSRS Apartemen Green Bay Peduli) tanggal 13 Mei 2019.

“Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta selaku pembina akan mengadakan mediasi sebagai Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun, dan mengharapkan adanya klarifikasi terkait AJB yang tidak kunjung diberikan Pembangunan kepada pembeli dan juga Kenaikan maintenance secara sepihak, serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak pernah diberikan pengelola kepada pemilik dan penghuni Apartemen Green Bay Pluit. Tapi karena pihak developer tidak hadir maka kita agendakan kembali untuk mediasi,” ujar Hizbullah.

Hizbullah mengatakan ada masukan dari Dinas Citata bahwa telah terjadi pengalihan fungsi unit, seperti balai warga beralih fungsi menjadi Supermarket, musollah menjadi tempat usaha.

“Kita minta kepada pengembang agar mengembalikan fungsi-fungsi unit bangunan kepada fungsi semula sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan dan perijinan. Pengalihan fungsi itu merupakan pelanggaran, dan salah satu penghambat untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF). Berdasarkan SLF inilah nanti untuk proses pembuatan AJB. Jadi selama belum ada pengembalian fungsi unit tidak akan ada realisasi AJB,” ucap Hizbullah.

Heri dari Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sudin Kota Administrasi Jakarta Utara mengatakan akan mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan masyarakat.

“Kita akan melakukan upaya-upaya persuasif sesuai dengan  aturan yang ada. Memang ada sejumlah laporan warga yang harus kita mediasi di sejumlah apartemen. Untuk itu kita akan memperbanyak sosialisasi Perda/SK Perumahan agar pembeli dan pengembang saling memahami hak dan kewajibannya,” katanya.

Sementara Dedi Gondewa  dan Suhari mengatakan akan membantu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. (Olo)

 

 

 

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz