Selasa, 21 Agustus 2018
Limit News > Jakarta > Pengamat Sosial Politik: Laporan Bawaslu ke Polri Kurang Tepat
Posted By: limitnews, 12:46 pm, Mei 18, 2018

Pengamat Sosial Politik: Laporan Bawaslu ke Polri Kurang Tepat

Share

limitnews.net

Kantor Bawaslu RI. Foto Ist

JAKARTA – Pengamat sosial politik Teddy Gusnaidi berpendapat, tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan partai politik ke Bareskrim Polri dinilai kurang tepat karena hingga saat ini belum ada calon presiden resmi maupun calon legislatif.

Teddy mengatakan hal itu, menanggapi langkah Bawaslu yang melaporkan Partai Solidaritas Indoneasia (PSI) ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran di luar waktu kampanye partai.

Teddy mengatakan, berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye yang dilarang di luar masa kampanye adalah kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon presiden dan calon wakil presiden resmi. Kedua, kampanye yang dilakukan ketika sudah ada calon resmi anggota DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.

“Ketika belum ada calon, maka tidak masuk dalam kategori larangan. Bawaslu tidak punya dasar hukum melarang partai politik atau siapapun ketika belum ada calon resmi,” kata Teddy di Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Selain itu, kata Teddy, kampanye yang dilarang dilakukan di luar masa kampanye jika materi kampanyenya meliputi visi misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, visi misi dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

“Sekali lagi, capres, cawapres, maupun calegnya belum ada, belum terdaftar secara resmi di KPU. Sekalipun sudah ada calonnya, UU pemilu tidak melarang partai mengakmpanyekan visi misi. Yang dilarang hanya para calegnya,” ujar dia.

Teddy mengatakan, Bawaslu harus bergerak secara adil dan profesional. Jika Bawaslu memidanakan PSI karena iklan di media cetak, maka sejumlah partai lain seharusnya diperlakukan serupa.

“Kalau ada partai muncul iklannya di televisi setiap hari, di koran, di media online, tidak ada larangannya? Bahkan media boleh memilih untuk menerima iklan, mereka tidak terikat harus adil. Dengan Bawaslu bersikap seperti ini, maka partai politik peserta pemilu lainnya akan menjadi korban selanjutnya. Menjadi korban atas ketidakpahaman Bawaslu,” tegasnya.

Menurutnya, PSI beserta partai lain bisa saja melaporkan balik Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Partai juga bisa memerkarakan Bawaslu baik secara lembaga maupun perorangan ke polisi.

Sebelumnya, Bawaslu melaporkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen PSI Candra Wiguna ke Bareskrim Polri terkait dugaan kasus kampanye di luar jadwal oleh PSI.

Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, iklan PSI yang dimuat dalam Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018 termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye. Ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

Peraturan tersebut menyatakan definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu.

Citra diri peserta pemilu, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), bisa dimaknai sebagai simbol atau lambang partai, nomor urut partai, warna, dan lainnya.

Dugaan pelanggaran PSI dalam iklannya dengan materi bertulisan “Ayo ikut berpartipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019. Kita tunggu pendapat dan voting anda semua”.

Masalah kedua adalah soal alternatif cawapres dan Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024. Foto Presiden Joko Widodo, Lambang PSI, Nomor 11, calon wapres dengan 12 foto dan nama, serta 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi negara juga dianggap sebagai pelanggaran. (Rung)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz