Sabtu, 26 Mei 2018
Limit News > Jakarta > Putusan Ketua Hakim PN Jakarta Utara Mulyadi SH Dipertanyakan
Posted By: limitnews, 4:54 am, Mei 17, 2018

Putusan Ketua Hakim PN Jakarta Utara Mulyadi SH Dipertanyakan

Share

limitnews.net

Ketua Majelis Hakim Mulyadi, SH. Foto Tomson

JAKARTA – Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dipertanyakan.

Pasalnya, Ketua Majelis Hakim Mulyadi, SH menerima jawaban tergugat di luar pengetahuan penggugat (diluar persidangan) atau setelah penanganan perkara sudah dalam tahap duplik, atau mungkin diterima tidak sesuai jadwal persidangan. 

Putusan Hakim dipertanyakan terkait perkara perdata No. 603/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Utr, atas nama penggugat Herman Yusuf selaku penggugat terhadap Soeseno Halim (tergugat I), Arifin Lie (tergugat II), Triadi Budi Setijono (tergugat III), dan Halim Purnama (tergugat IV).

Hal dimasukannya jawaban tergugat tiga (Triadi Budi Setijoyo) itu diluar pengetahuan penggugat terungkap saat putusan penolakan gugatan penggugat usai dibacakan Majelis Hakim Mulyadi, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Rabu (16/5/2018).

Herman Yusuf yang juga berprofesi sebagai Jurnalis itu ingat betul bahwa Triadi Budi Setijono tidak mengajukan jawaban dalam persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan serta disepakati. Namun kenyataannya jawaban ada dan diperkirakan dimasukkan pada persidangan dengan agenda replik. Akibatnya, penggugat Herman Yusuf merasa dirugikan oleh perbuatan majelis hakim yang menangani perkara gugatannya.

Atas tindakan hakim itu, Herman Yusuf selaku penggugat terhadap Triadi Budi Setijono melakukan protes terhadap majelis hakim Muliyadi hingga menuding-nuding Mulyadi terima suap dalam perkara ini.

Menanggapi protes Herman Yusuf tersebut, Hakim Mulyadi tampak tenang-tenang saja.

“Kalau tidak terima dengan putusan majelis hakim, silakan ajukan banding,” kata Mulyadi.

Mengenai jawaban tergugat diterima di luar pengetahuan penggugat atau setelah penanganan perkara sudah dalam tahap duplik, Dr. Gelora Tarigan, SH, MH mengatakan, hal itu sudah bertentangan dengan hukum acara perdata.

“Jika hal semacam itu terjadi, maka majelis hakim tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Kalau hukum acara perdata dilanggar hakim secara seenaknya, wah, gawat penegakan hukum kita. Jika demikian akhirnya, pencari keadilan menjadi tidak tahu harus mencari keadilan kemana lagi,” kata Gelora Tarigan.

Majelis Hakim Mulyadi sendiri dalam putusan yang dibacakan setelah sebelumnya ditunda tiga kali itu, menolak seluruh gugatan (konvensi) Herman Yusuf. Alasan majelis karena perkara tersebut nebis in idem (pokok perkara sama diajukan/disidangkan dua kali). Yang satu atau gugatan Herman Yusuf perbuatan melawan hukum (PMH) sebelumnya terhadap Soeseno Halim telah dikabulkan PN Jakarta Utara, bahkan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu pula, gugatan rekonvensi (balik) Soeseno Halim terhadap Herman Yusuf ditolak seluruhnya oleh majelis hakim pimpinan Mulyadi. Majelis melihat gugatan balik itu tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat diterima.

Sementara itu, gugatan Arifin Lie terhadap Herman Yusuf dan Soeseno Halim dalam kaitan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan di Perumahan Sunter Bisma, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok (objek perkara sama), juga ditolak oleh majelis hakim yang sama pula. Alasan majelis, Arifin Lie tidak berhak menjual rumah yang dipersengketakan itu terhadap Herman Yusuf meskipun memegang surat kuasa menjual yang dibuat beberapa tahun lampau.

Gelora Tarigan menyatakan, perkara Perbuatan Melawan hukum (PMH) berbeda dengan wanprestasi atau ingkar janji. Pengajar ilmu hukum di salah satu perguruan tinggi di Jakarta itu menyebutkan bahwa dalam PMH terdapat suatu tindakan yang melanggar hukum atas hak seseorang yang dalam hal ini Herman Yusuf. Sedangkan wanprestasi adalah suatu kesepakatan yang tidak dilaksanakan atau ingkar janji seseorang terhadap yang lainnya.

Atas dasar itu, kata Gelora yang praktisi hukum itu menegaskan, bahwa PMH tidak bisa di-nebis in idem-kan dengan wanprestasi. Atau sebaliknya yang dihukum wanprestasi pun tidak bisa pula di-nebis in idem-kan ke perkara PMH.

“PMH dengan waprestasi jelas berbeda walaupun orang/subyek dan obyeknya sama. Jadi, putusan majelis hakim PN Jakarta Utara itu saya nilai keliru,” ujar Gelora, yang juga Ketua Umum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (GRSHI) itu. (Tom/Olo)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz