Kamis, 21 Maret 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > RUPS-LB, Nam Yoon Ju: Haryo Bimo Belum Ada di PT. DCG
Posted By: limitnews, 3:26 PM, 12 Maret 2019

RUPS-LB, Nam Yoon Ju: Haryo Bimo Belum Ada di PT. DCG

Share

limitnews.net

Proses persidangan di PN Jakarta Utara. Foto Tomson

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf dari Kejaksaan Agung RI, melalui Jaksa Zainal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara  menghadirkan Komisaris Utama PT. DCG Indonesia Nam Yoon Ju (WNA) ke persidangan untuk didengarkan keterangannya terhadap terdakwa Haryo Bimo Aryanto, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Tiaris Sirait SH yang didampingi hakim anggota Ramses Pasaribu dan Didik Wuriyanto saksi Nam Yoon Ju melalui penerjemahnya mengatakan bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Februari 2014 terdakwa Haryo Bimo Aryanto belum menjadi direktur di PT DCG Indonesia. Bahkan dia menegaskan bahwa pada saat RUPS-LB Februari 2014 itu, terdakwa belum ada di PT. DCG Indonesia.

Terkait dengan uang Rp 35 juta pada bulan Maret 2015 sebagaimana yang didakwakan JPU melanggar Pasal 374 KUHP, saksi Nam Yoon Ju mengatakan tidak mengetahui. Dia tahu atas pemberitahuan bagian keuangan sekitar bulan Maret tahun  2016.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mempertanyakan uang yang Rp.35 juta itu kepada terdakwa. Sebagai komisaris saksi juga mengaku belum pernah melakukan somasi terhadap terdakwa terkait uang Rp 35 juta itu, baik secara pribadi maupun melalui legalnya (kuasa hukum) perusahaan.

Terdakwa Haryo Bimo Aryanto mengatakan bahwa adanya uang Rp 35 juta yang tersisa direkeningnya diketahunya setelah adanya laporan polisi. Dan setelah diprint out rekening baru terdakwa mengetahui bahwa pada tangan 27 Maret 2015 ada transferan Rp 235 juta itu. Dan setelah itu terdakwa langsung mentransfer uang itu ke peti cash operasional PT. DCG Indonesia.

Namun penasehat hukum terdakwa Jhon P. Simanjuntak, SH menyampaikan protesnya terhadap penerjemah bahasa Korea yang dihadirkan JPU. Karena penerjemah bahasa itu sepertinya bukan menerjemahkan pertanyaan bahasa Indonesia hakim, penasehat  hukum dan JPU ke bahasa Korea saksi Nam Yoon Ju dan bahasa Korea saksi ke bahasa Indonesia yang disampaikan kepada hakim, penasehat hukum dan JPU tetapi  sering kali penerjemah itu yang menjawab langsung pertanyaan itu tanpa terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi.

Jadi, seolah-olah penerjemah itu sudah tahu duduk perkaranya, sehingga dia mampu menjawab sendiri pertanyaan yang dilontarkan kepada saksi Nam Yoon Ju. Sehingga jawaban yang diberikan menjadi tidak nyambung. 

Selain itu, penerjemah bahasa dengan saksi itu terlihat seperti bertengkar saat penerjemah bahasa menjawab pertanyaan hakim dan penasehat hukum terdakwa.  Seakan-akan bahwa jawaban yang disampaikan penerjemah itu tidak  sesuai dengan yang di sampaikan saksi. Mereka berdua berdebat didalam persidangan sampai-sampai hakim menegur keduanya.

“Saudara penerjemah, jangan saudara sendiri yang menjawab. Dan jangan kalian bersua bercerita dan kemudian bertengkar. Tanyakan kepada saksi apa yang ditanyakan hakim lalu jawab dengan apa yang dijawab  saksi, itu saja. Saudara tidak perlu menafsirkan  pertanyaan dan menafsirkan jawab,” ucap Tiaris Sirait mengingatkan penerjemah.

Sebelumnya JPU Abdul Rauf dari Kejaksaan Agung RI mendakwa Haryo Bimo Aryanto melanggar Pasal 263 KUHP karena telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa  (RUPS-LB) PT. DCG Indonesia, tanggal 28 Februari 2014, sehingga terbitlah Akte:O2, tanggal 26 Maret 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat dihadapan Notaris Liez Safitri Maturidi, SH. Padahal Roh Jae Chung selaku presiden direktur tidak mengetahui adanya RUPS-LB, itu. Dakwaan pertama.

Dari keterangan saksi Komisaris Utama PT. DCG Indonesia Nam Yoon Ju bahwa terdakwa saat itu belum masuk ke PT. DCG Indonesia.  Pada dakwaan kedua terdakwa Haryo Bimo Aryanto didakwa melanggar Pasal 374 KUHP karena telah menggelapkan uang PT. DCG Indonesia sebesar Rp.35 juta. 

Haryo Bimo Aryanto diangkat menjadi Direktur Operasional PT DCG Indonesia hasil RUPS-LB tanggal 22 Nopember 2015 yang tertuang  pada Akta nomor.09 yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny, SH pada tanggal 18 Desember 2015 dengan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU+13079-40.20.2014. Dengan gaji Rp.30 juta sebulan.

BAB pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2005 Maya Purwanti atas nama PT Perdana menelepon terdakwa untuk mobilisasi empat alat berat dengan alasan bahwa kapal yang mengangkut alat berat sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil negosiasi untuk mobilisasi alat berat tersebut membutuhkan biaya 310 juta. 

Bawa pada tanggal 30 Maret 2015 terdakwa dapat kabar dari saksi Yannie PT Perdana telah mentransfer uang sebesar 235 juta ke nomor rekening Bank Mandiri milik terdakwa.

Setelah dicek di rekening ternyata yang masuk hanya Rp.200 juta dan pada tanggal 1 April 2015 uang Rp. 200 juta itu ditransfer ke rekening PT DCG Indonesia di KEB Hana Benk dan melaporkan kesaksian Yennie dan Mr. Han Do Hun Manager PT DCG Indonesia sekitar bulan Agustus 2016.

Terdakwa mengetahui adanya transferan Rp.235 juta setelah adanya  setelah print out buku rekening maka setelah dilihat ada transferan itu, uang Rp.35 juta kemudian terdakwah transfer/memasukkan ke Peti cash operasional PT di Indonesia. (Tom)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz