Kamis, 24 Januari 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Sidang Pesangon BRI, Surat Penyidik Dinilai Tidak Prosedural
Posted By: limitnews, 1:14 PM, 24 November 2018

Sidang Pesangon BRI, Surat Penyidik Dinilai Tidak Prosedural

Share

limitnews.net

Proses sidang praperadilan penisunan BRI yang belum mendapatkan hak pesangon. Foto Thomson

JAKARTA – Setelah sempat molor satu jam, sidang praperadilan tentang Laporan Polisi (LP) Pensiunan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang belum mendapatkan pesangon, digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Sidang dipimpin hakim tunggal Duta Baskara SH, MH itu, yang dihadiri para pensiunan BRI. Hadir pula para mahasiswa antara lain dari Universitas MPU Tantular.

Sidang lebih terfokus pada dua Surat Penyidik yang diduga tidak prosedural, tidak profesional dan janggal. Surat Penghentian Penyidikan ditetapkan lebih awal pada 23 Maret 2018 sedangkan Surat Laporan Informasi dikeluarkan pada 5 April 2018.

“Fakta hukum yang membuktikan adanya dugaan penanganan LP para Pensiunan BRI tidak prosedural dan tidak profesional. Diduga gelar perkara pun belum dilakukan karena tidak ada pemberitahuan dan tidak melibatkan Pelapor,” demikian pernyataan pihak kuasa hukum para pensiunan BRI yang belum mendapat pesangon, Bambang Suroso, SH, MH, yang juga sebagai peneliti dari Lembaga Kajian Konstitusi dan Penegakan Hukum Pro Bono Publico, yang diterima limitnews.net, Sabtu (24/11/2018).

Menurutnya, banyak fakta hukum lainnya yang diabaikan Penyidik, misalnya BAP yang dikesampingkan. BAP bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam SP3. Korban principal dan nilai kerugiannya dikesampingkan.

“Para Pensiunan BRI yang menunggu uang pesangon belasan tahun merasa sangat kecewa. Bahkan ada yang menduga hak pesangonnya yang diatur dalam UU NO.13 Tahun 2003 dirampas oleh manajemen BRI,” ujarnya.

Patut diduga manajemen BRI menghilangkan hak pesangon para pegawainya yang sudah pensiun atau habis masa kerjanya. Padahal mereka hanya ingin keadilan atas hak-haknya sebagai pegawai sebelumnya.

Sungguh ironis, saat BRI meraup laba Rp 23,5 triliun pada Triwulan III Tahun 2018, tidak menyelesaikan kewajiban membayar pesangon yang jumlahnya jauh lebih kecil (kurang lebih) 0,3% dari total laba BRI Triwulan III 2018.

Sidang dilanjut pada Rabu, 28 Nopember 2018. Direncanakan, para Pensiunan BRI itu juga akan mengadu ke KOMNAS HAM.

Diketahui, ada 1975 orang pensiunan BRI yang masih terkatung-katung hak pesangonnya, yang tergabung dalam Advokasi Nasional Pensiunan BRI (ANPBRI).

Mereka ada yang sudah berupaya meminta hak pesangonnya sejak diundangkannya UU Ketenagakerjaan No.12 Tahun 2003, hingga sekarang. (Thom)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz