Senin, 24 Juni 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Tak Mampu Hadirkan Bukti, JPU Abdul Rauf Ditegur Majelis Hakim
Posted By: limitnews, 5:20 AM, 22 Mei 2019

Tak Mampu Hadirkan Bukti, JPU Abdul Rauf Ditegur Majelis Hakim

Share

limitnews.net

Ketua Majelis Hakim menegur JPU Abdul Rauf pada proses persidangan. Foto Tomson

JAKARTA – Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu SH MH perkara terdakwa Redinald menegur Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf dari Kejaksaan Agung RI karena tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang sah Kepersidangan, Senin (20/5/2019).

“Saudara Jaksa, mana bukti bukti surat aslinya? Pada persidangan Minggu depan supaya dihadirkan dipersidangan. Soalnya anda menunjukkan bukti foto copy, dan terdakwa menunjukkan bukti surat aslinya. Tetapi bukti foto copy yang saudara jadikan dipersidangan berbeda dengan bukti asli yang ditunjukan terdakwa dipersidangan. Supaya semua terbuka dengan jelas dan terang dipersidangan ini. Jadi Minggu depan bawah biar kita bandingkan,” ucap Ramses menegaskan perintahnya kepada saksi. 

Perlu diketahui, bahwa selama ini JPU mengatakan buktinya tercecer sehingga dalam sejumlah persidangan tidak dapat menunjukkannya dan membandingkan bukti itu.

Atas pernyataan tegas Hakim Ramses Pasaribu itu JPU Abdul Rauf akhirnya menyerah. “Majelis, maaf! kami tidak bisa menghadirkan bukti aslinya lagi. Selanjutnya kami serahkan kepada majelis,” ujar Abdul Rauf pasrah. 

Sementara Penasehat Hukum terdakwa Jeni Marthen dalam persidangan mengatakan bahwa isi surat yang ada dalam bukti JPU itu ada dububuhkan tandatangan terdakwa Redinald, sementara pada surat asli yang dimiliki terdakwa tidak ada Tandatangan terdakwa, dan demikian juga  redaksi suratnya berbeda, katanya.

Kepada media ini Jeni Marthen menegaskan bahwa apa yang di dakwakan JPU itu sangat prematur. “Pasal 263 KUHP itu berlaku jika ada yang dirugikan. Surat yang dibuat pada RUPS-LB itu tidak pernah digunakan dan tidak menghambat atau suatu akibat dari adanya surat itu. Karena perusahaan memang vakum,” ucap Jenis.

Terdakwa Redinald didakwahkan Pasal 263 KUHP karena telah ikut menandatangani hasil RUPS-LB PT. DCG Indonesia. Padahal hasil RUPS-LB itu tidak pernah dipergunakan. Dan yang lebih anehnya lagi pelapor adalah orang asing (Warga Negara Korea Selatan) yang tidak pernah hadir dipersidangan untuk bersaksi. Diduga keras bahwa laporan-laporan itu juga palsu. Dipalsukan untuk kepentingan tertentu. (Olo)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz