Selasa, 25 Juni 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Tedja Widjaya Tidak Tepati Janji, Jadi Terdakwa
Posted By: limitnews, 2:58 AM, 13 Desember 2018

Tedja Widjaya Tidak Tepati Janji, Jadi Terdakwa

Share

limitnews.net

Tedja Widjaya saat menghadiri persidangan di PN Jakarta Utara. Foto Thomson

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrick Adhar menghadirkan saksi Rudyono Darsono untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi pelapor terhadap terdakwa Tedja Widjaya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim Tugiyanto SH,saksi Rudi Darsono (Ketua Dewan Pembina) Yayasan 17 Agustus 1945  (UTA’45) mengatakan telah diterbitkan lima Akte Jual Beli lahan Yayasan UTA,45 menjadi atas nama terdakwa Tedja Widjaya.

Dua AJB itu atas nama pribadi Tedja Widjaya dan istrinya. Tiga AJB lagi atas nama PT. Graha Mahardikka yang mana Dirutnya adalah Tedja Widjaya. Walaupun AJB telah diterbitkan tetapi tidak disertai dengan pembayaran.

“Saudara saksi, bagaimana bisa terjadi pembuatan AJB jika tidak disertai dengan pembayaran?,” tanya hakim seolah tidak percaya.

Menurut saksi bahwa terbitnya dua  AJB atas nama terdakwa Tedja Wijaya dengan istrinya karena terdakwa Tedaj Widjaya mengatakan pembayaran secara kontan.

“Kita menerbitkan dua AJB atas nama tedakwa dan istrinya karena dijanjikan akan dibayar dengan tunai. Katanya sedang tersedia dana Rp. 100 miliar di banknya. Tetapi sampai saat ini belum pernah dilakukan pembayaran,” ungkap Rudiyono.

Kemudian  dengan terbitnya tiga AJB atas nama PT. Graha Mahardikka adalah atas pernyataan terdakwa. Tedja Widjaya (Dirut) bahwa PT. Graha Mahardikkalah yang akan membiayai operasional Yayasan UTA,45. Dan pernyataan itu tertuang diatas materai 6000 tanggal 13 Juli 2011 atas nama PT. Graha Mahardikka yang ditandatangani oleh terdakwa Tedja Widjaya, katanya.

“Isi dari pernyataan itu bahwa PT. Graha Mahardikka akan mengambil alih seluruh tanggujawab dan kewajiban PT. Bangun Archatama atas perjanjian No.117 tanggal 26 April 2006 (perjanjian) yang dibuat notaris Misardi Wilamarta. bahwa atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut, perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang diakibatkan adanya inflasi keuangan Rp.5,2 miliar. dan pembayaran akan dibayar selambat-lambatnya 20 desember 2013,” tegas  Rudiyono Darsono

“Untuk meyakinkan kita saat itu, terdakwa melalui ibu Ayu meberikan uang Rp.16 juta untuk pengurusan Bank Garansi. Kita diberikan kebebasan memilih bank untuk tempat parkir uang yang akan diberikan pembayaran tanah. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa dialah yang akan mengurus bank garansi. Oleh karena perkataannya itulah kita tidak jadi mengurusnya, dan hingga sampai menjadi perkara, pengurusan Bank Garansi itu tidak dilakukan terdakwa,” papar Rudi.

Saat giliran JPU Fedrick Adhar bertanya kepada  saksi Rudi Darsono majelis menskors sidang. Dan sidang akan dilanjutkan Rabu yang akan dating. Namun sempat ada pertanyaan yang terlontar dari JPU. “Saudara saksi, apakah sudah ada perdamaian?” yang dijawab: belum ada.

“Jangankan berdamai, melalui utusannya dia mengatakan: Hakim mana yang berani menahan saya!” ujar Rudi. (Thom)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz