Apresiasi Bawaslu Jabar, Forkim Minta Mendagri Copot Pj Wali Kota Bekasi

Gedung Bawaslu Jawa Barat. Limitnews/Istimewa

BEKASI – Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu Jawa Barat dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN di Kota Bekasi karena telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik sebagai penyelenggara Pemilu.

Menurut Ketua Forkim Indonesia, Mulyadi, Bawaslu Jawa Barat menindaklanjuti aduan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tempat Pegawai Aparatur Sipil Negara.

“Pelanggaran netralitas aparatur sipil di Kota Bekasi kian masif, bahkan terang-terangan dipertontonkan kepada publik, kondisi itu dikhawatirkan mengancam profesionalisme kerja aparatur dalam melayani publik, selain mobilisasi sumber daya birokrasi untuk pemenangan kandidat tertentu,” kata Mulyadi dalam keteranganya persnya, Selasa (6/2/2024).

BACA JUGA: Selain Uang Bau, DKI Jakarta Berikan Bantuan ‘Uang Kematian’ Masyarakat Terdampak TPST Bantargebang

Untuk mencegah pelanggaran terus terjadi Kota Bekasi, Mulyadi meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera mencopot Raden Gani Muhammad sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi selain sanksi tegas dibutuhkan pula komitmen dan keteladanan dari pimpinan birokrasi disemua tingkatan.

“Kami mencium bau busuk mulai terbongkar dari lembaga Bawaslu Kota Bekasi adanya perencanaan kejahatan Pemilu yang akan dilegalkan pasca putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait hasil pemeriksaan aparatur sipil negara (ASN) pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad dan Camat di Kota Bekasi terbukti melanggar Undang-Undang,” tegas Mulyadi.

Mulyadi mengungkapkan, adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi dalam menjalankan putusan pelanggaran netralitas ASN sangat kental dengan nuansa kepentingan politik menunjukkan kongkalikong berlangsung secara sistematis yang dilakukan oleh Bawaslu dan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

BACA JUGA: API Laporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu Diduga Langgar UU Pemilu

Dalam hal ini, tegas Mulyadi, Bawaslu Kota Bekasi tidak menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mengawasi seluruh proses Pemilu. Tahapan itu adalah mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran parpol, verifikasi parpol, penetapan parpol, masa pendaftaran calon legislati, kampanye, dan dana kampanye.

“Kami sangat menyayangkan sikap Bawaslu Kota Bekasi karena telah mencederai semangat jurdil (Jujur dan Adil) dalam demokrasi yang sebernarnya menjadi tujuan adanya Bawaslu. Soal tudingan terjadinya nepotisme, Bawaslu Kota Bekasi juga dituding telah melakukan kecurangan dan lebih mengutamakan kelompok-kelompok tertentu,” kata Mulyadi mengakhiri.

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US