CBA Soroti Kegiatan DPRD dan OPD Pemkot Bekasi di Lido Resort Bogor

05/21/2022 14:25:11

BEKASI - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyoroti swakelola kegiatan Perencanaan dan Sinergitas DPRD Kota Bekasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang berlangsung selama tiga hari di Lido Resort MNC Jalan Raya Bogor-Sukabumi KM 21, Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 17 hingga 19 Mei 2022.

Menurut Uchok Sky, swakelola kegiatan memang dibolehkan, asal dilaksanakan sesuai ketentuan dan nilai yang dianggarkan tidak terlampau besar. Hanya saja, ini bisa menjadi persoalan apabila menyalahi prosedur.

"Jebakan Batman, hati-hati anggota dewan. Kasus begini banyak terjadi, itu gak bebas sudah masuk jebakan eksekutif. Harusnya anggota dewan gak bisa menerima langsung. Ini namanya anggota dewan dijebak eksekutif. Gaya begini," ujar Ucok saat dihubungi, Jumat (20/05/2022).

BERITA TERKAIT: Di Lido Resort Bogor, Sinergitas DPRD dan OPD Kota Bekasi Telan Anggaran Hingga Rp 500 Juta

Meskipun Sekretariat menganggap uang saku yang biasa disebut uang harian biasa diberikan manakala ada kegiatan kunjungan kerja. Tetap anggota DPRD Kota Bekasi harus jeli terhadap hal ini. Kata Uchok, kecil atau besar apabila tersandung hukum maka kedudukannya sama.

"Harusnya DPRD tahu strategi, tak terlalu dekat dengan duit agar bebas mengawasi eksekutif. Jangan terima saja dikasih duit. Masalah hukum masuk permainan eksekutif sudah gak bebas, sudah dikendalikan oleh eksekutif," kata Uchok menganjurkan.

BACA JUGA: Polemik Mutasi, Dewan Syaifudin Sebut Sarat Muatan Politis

Dikatakan Uchok, seyogyanya kegiatan yang menelan anggaran ratusan juta di pihak ketigakan untuk menghindari tindak kecurangan oleh Sekretariat DPRD. Apalagi, dalam kegiatan diberikan uang saku kepada seluruh dewan yang hadir.

"Idealnya dewan menikmati kegiatan saja dan ada pihak ketiga yang melakukan itu. Sewa hotel langsung banyak anggota dewan dikasih uang hotel, bon cari palsu, banyak temuan BPK alasan menerima uang saku didasari perpres. Hati-hati!," tandasnya.

 

Penulis: Olo Siahaan