Dampak Kenaikan BBM, Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Khawatir Masyarakat Kecil Kian Terpuruk

Ilustrasi. Limitnews/Istimewa

09/06/2022 09:35:55

BEKASI - Setelah wacana terkait kenaikan BBM bersubsidi pada Kamis (1/9/2022) menyeruak ke permukaan, ditambah 'gimmick' di media sosial yang merajalela, hingga membuat warga di beberapa daerah serentak ikut antre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada 31 Agustus hingga tengah malam, akhirnya pemerintah pusat memutuskan untuk menaikkan tiga jenis BBM, yakni Pertalite, Pertamax non-subsidi dan Solar subsidi, pada Sabtu (3/9/2022) pukul 13.30 WIB, yang diumumkan langsung Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan di Jakarta.

Adapun rincian jenis BBM bersubsidi yang mengalami kenaikan, antara lain Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Selanjutnya, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan terakhir, Pertamax non-subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Menanggapi kenaikan BBM bersubsidi tersebut, Anggota DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi secara tegas menolak rencana yang bakal berdampak kepada masyarakat kecil, khususnya di Kota Bekasi.

"Kebijakan tersebut sungguh sangat tidak berempati, di tengah kondisi masyarakat yang kini masih kesulitan ekonomi akibat dampak dari pandemi. Saya dan Fraksi PKS Kota Bekasi menolak dengan tegas kebijakan tersebut, yang bakal menambah jumlah masyarakat tidak mampu," tegas politisi PKS Kota Bekasi itu, Senin (5/9/3022) siang.

Menurutnya, kebijakan tersebut bakal menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang berprofesi sebagai tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, buruh, supir, UMKM, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya.

"Belum stabilnya harga minyak goreng, meroketnya harga telur dan sembako lainnya, dikhawatirkan akan memberikan efek domino kenaikan harga di sektor lainnya, yang membuat masyarakat tidak mampu kian terpuruk," terangnya.

Penulis: Reza