Demo di Tiga Lokasi, AKAMSI: Ini Bukan Aksi yang Pertama dan Terakhir

07/02/2022 11:32:43

BEKASI - Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi dalam satu hari pada Jumat (1/7/2022) mulai pukul 13.00-17.00 Wib. Korlap aksi, Rahbar Ayattullah menegaskan, bahwa aksi mereka tersebut bukan yang pertama dan terakhir. Hal itu ditegaskan, Rahbar Ayattullah terkait tidak adanya respon positif dari aksi mereka lakukan.  

"Meskipun belum mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait, kami pastikan ini bukan aksi yang pertama dan terakhir kami. Akan ada aksi-aksi yang sama dikemudian hari karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kota Bekasi," tegas Rahbar.

Rahbar Ayattullah mengungkapkan aksi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, ATR/BPN Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi bentuk kepedulian AKAMSI terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini.

"Ketiga aksi kami ini adalah bukti bahwa kami masih peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di masyarakat," ucapnya.

BACA JUGA: PMII Universitas Mitra Karya Desak Kepala Dinkes Kota Bekasi Mundur

BACA JUGA: PMII UMIKA Demo Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Aksi pertama berkaitan dengan proyek folder air di Kelurahan Cikiwul. Selaku Korlap aksi, Rahbar menjelaskan, bahwa berdasarkan informasi warga folder air di Kelurahan Cikiwul sudah ada dari tahun 1990 yang dibangun oleh salah satu PT untuk kepentingan CSR, namun Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan sejumlah uang untuk membangun folder air di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang diduga kuat nantinya Pemkot Bekasi akan mengklaim folder air tersebut sebagai hasil pembangunan Pemerintah.

"Kami mendapat informasi dari warga sekitar bahwa sudah ada polder air di Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang dari tahun 1990-an namu baru-baru ini Pemerintah berencana membangun folder air lagi di Kelurahan  Cikiwul, patut diduga kuat Pemerintah Kota Bekasi ini mengklaim folder tersebut menjadi proyek pembangunan Pemerintah," jelas Rahbar.

Aksi selanjutnya berkaitan dengan dugaan pungli berkaitan dengan PTSL di lingkungan ATR/BPN Kota Bekasi. Menurut Diffahudien salah satu orator dalam aksi tersebut mengungkapkan bahwa adanya pembengkakan anggaran yang dapat merugikan negara di ATR/BPN Kota Bekasi sehingga diduga ada indikasi korupsi didalam pembengkakan anggaran tersebut, selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat untuk saat ini mengurus izin PTSL sangat sulit jika tidak ada ‘uang pelicin’ sehingga masyarakat dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah uang agar izin PTSL dapat segera diurus.

"Anggaran yang membengkak di ATR/BPN Kota Bekasi wajib kita pertanyakan, karna berpotensi merugikan keuangan negara, seharusnya Kepala ATR/BPN Kota Bekasi dapat melihat hal tersebut tapi nyatanya tidak sama sekali. Kemudian berdasarkan laporan warga, saat ini jika ingin mengurus PTSL harus ada uang pelicin supaya cepat selesai dan itu fakta yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, kami dari AKAMSI mendesak kepada Kepala ATR/BPN Kota Bekasi agar memecat oknum-oknum yang terlibat dalam praktek pungli maupun penyebab pembengkakan anggaran di ATR/BPN Kota Bekasi," jelas Diffahudien dalam orasinya.

BACA JUGA: Demo Pemkot Bekasi, FORMABES Desak Plt Wali Kota Copot Kadis Lingkungan Hidup

BACA JUGA: Mahasiswa Demo PDAM Tirta Patriot Pertanyakan Anggaran Proyek Pipanisasi

Aksi yang terakhir di depan gedung DPRD Kota Bekasi. Pada aksinya AKAMSI mengkritisi soal buruknya pelayanan publik di Kota Bekasi terutama hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan.

Menurut hasil kajian mereka ada 3 poin yang menyebabkan buruknya pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi yaitu kekurangan sumberdaya seperti blangko e-KTP, KIA  dan lain-lainnya, kurangnya mesin penunjang pelayanan seperti alat rekam e-KTP (baru ada di 12 kecamatan dan sedang dianggarkan di 9 kelurahan), minimnya anjungan Dukcapil Mandiri (baru ada 3 di mall pelayanan publik), minimnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Bekasi dalam mengelola web/aplikasi pelayanan sehingga berdampak buruk bagi pelayanan masyarakat.

"Berdasarkan hasil kajian kami ketiga poin tersebut menjadi permasalahan yang terus menerus dibiarkan sehingga menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi kurang memuaskan di mata masyarakat," tegasnya.

Dirinya juga sempat menyindir anggota Dewan yang mampu menganggarkan untuk membeli pakaian-pakaian dinas hingga kunjungan kerja dengan budget yang bisa dikatakan besar, namun untuk menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat DPRD Kota Bekasi tidak kunjung menganggarkan.

Penulis: Olo Siahaan