Jumat, 6 Desember 2019

limitnews.net

Limit News > Bekasi > Diduga Pungli, Warga Kabupaten Bekasi Keluhkan Program PTSL
Posted By: limitnews, 6:14 PM, 1 Oktober 2019

Diduga Pungli, Warga Kabupaten Bekasi Keluhkan Program PTSL

Share

limitnews.net

Ilustrasi. Istimewa/limitnews.net

BEKASI I LIMITNEWS.NET – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diduga terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan sejumlah oknum dengan menarik biaya pengurusan sertifikat tanah mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000 per sebidang tanah.

“Saya bingungnya ini kan katanya programnya gratis dari Pak Presiden Jokowi, tapi ini saya harus bayar. Katanya biar cepet, terus soalnya ada ini itu lah,” ungkap H (35), salah seorang warga Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Selasa (1/10/2019).

Atas penyalahgunaan itu, dirinya bersama sejumlah warga senasib lainnya kemudian melaporkan dugaan pungutan liar tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Inspektorat Daerah, serta Kepolisian Resort Metro Bekasi. “Ini karena sudah sekian lama, akhirnya mending dilaporin aja udah,” kesal dia.

Dia menjelaskan, permintaan sejumlah dana itu mulai terjadi waktu dirinya mendaftarkan tanah milik keluarganya untuk disertifikatkan. Saat itu ia mengaku dimintai uang Rp 2 juta oleh panitia PTSL yang dipilih oleh Badan Pertanahan Nasional dari para perangkat desa dan petugas RT/RW.

“Itu pas Maret daftarnya, itu juga bayar sampai dikasih kuitansinya tapi kuitansi warung gitu. Katanya buat ini itu lah, biar gampang ngurusnya. Tapi sampai sekarang enggak jadi-jadi itu sertifikat. Uang mah udah duluan. Ini tetangga ada yang kena Rp 3 juta,” katanya.

Diketahui PTSL merupakan program pemerintah untuk menertibkan seluruh bidang tanah milik warga dengan penerbitan sertifikat. Dalam beberapa kesempatan sertifikat hasil PTSL bahkan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden menegaskan, PTSL gratis tanpa dipungut biaya meski belakangan terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebut tarif penerbitan PTSL maksimal Rp 150.000.

“Awalnya memang Rp 150.000 itu katanya resmi buat biaya fotokopi, materai sama yang lain-lain. Tapi sebelum itu, petugasnya minta lagi. Saya kena Rp 1 juta. Awalnya Rp 850.000 terus minta lagi Rp 150.000,” ungkap F (35), warga lainnya.

Dia mengaku mendaftar program PTSL untuk mengurus tanah keluarganya seluas 130 meter persegi. “Itu dari Mei saya, tanya ke yang lain juga tetangga sama ternyata,” kata dia.

Hal senada diungkapkan En (42) yang dimintai dana Rp 1,9 juta untuk mendaftarkan tanahnya seluas 600 meter persegi. Tidak hanya itu, dia pun dimintai dana tambahan setelah bidang tanah tersebut hendak dibagi dua.

“Saya niatnya dibagi dua, jadi 300 meter persegi. Kuitansinya ada tapi ya gitu doang, kayak pasar. Sampai sekarang belum jelas. Ditanya juga, katanya nanti-nanti aja,” ungkapnya.

Di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, warga diminta Rp 1,5 juta untuk mengurus sertifikat tanahnya. Tidak sampai di situ mereka juga harus membayar Rp 150.000 sebagai biaya tambahan saat sertifikat telah terbit. “Tapi belum terbit-terbit juga sertifikatnya sampai sekarang, bang” kata SN (34). (Olo)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

1 Comment on "Diduga Pungli, Warga Kabupaten Bekasi Keluhkan Program PTSL"

Notifikasi

Sort by:   newest | oldest | most voted
Guest
Thomson Gultom
2 months 3 days ago

Perbuatan pidana itu. Kasihan rakyat

wpDiscuz