Disperkimtan Kota Bekasi Klaim Pembangunan Sudah Sesuai Perencanaan

Posted by : limitnew 9 Januari 2024 Tags : Disperkimtan Kota Bekasi , Perkimtan Kota Bekasi
Gedung Damkar Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Limitnews/Istimewa

BEKASI – Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi klaim pembangunan beberapa gedung pelayanan masyarakat sudah sesuai perencanaan baik yang bersumber dari APBD Kota Bekasi dan Bantuan Pemprov DKI Tahun anggaran 2023.

“Kemarin kami berkunjung dengan PPK terkait kelurahan dan damkar. Dan kedua bangunannya sesuai dengan perencanaan,” kata Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi, Edi Supriadi, Selasa (9/1/2024).

BACA JUGA: Awal Tahun 2024, Tiga ASN Pemkot Bekasi Ditahan Kejaksaan

Saat ini kata Edi, gedung bangunan kantor Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih sudah digunakan pihak kelurahan dalam memberikan pelayanan masyarakat setempat, termasuk gedung Pemadam Kebakaran yang ada di wilayah Kecamatan Bantargebang.

“Kantor kelurahan sudah beroperasi, dan damkar sudah diserahterimakan dengan dinas damkar nya,” ujar Edi.

Sebelumnya pada proyek pengadaan alat berat yang dibidik Kejaksaan Negeri Kota Bekasi hingga penetapan para tersangka mulai dari PPK, PPTK hingga Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, mereka seringkali mengklaim jika proses pengadaan alat berat buldozer dan eskavator tersebut sudah sesuai perencanaan dan ketentuan aturan yang ada.

Namun faktanya proses hukum yang dilakukan Jaksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tetap melakukan penahanan kepada keempat orang setelah ditetapkan tersangka meski dalam waktu lama penyelidikan hingga ketahap penyidikan yang dimulai sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2024.

Tak hanya proyek pembangunan Disperkimtan yang disinyalir adanya dugaan tindak pidana korupsi, namun beberap Mega Proyek di Dinas Binarmarga Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi juga disinyalir adanya mark-up yang diduga menjadi ATM pribadi maupun para oknum pejabat Dinas terkait hingga mantan Wali Kota Bekasi sebagai tumbal balik balas jasa politik atas penempatan jabatan strategis pada OPD Pemkot Bekasi.

Sebut saja seperti proyek pembangunan Sumur Resapan yang menelan APBD Rp 4.5 miliar yang pembangunannya dinilai tidak sesuai perencanaan lantaran pembuatan sumur resapannya menyerupai sumur bor yang biasa dibuat sumur pompa air rumahan dengan biaya fantastis.

BACA JUGA: Jammika Kota Bekasi Nilai Tri Adhianto Lebih Pentingkan Pilkada Ketimbang Capres

Belum lagi pembuatan DED atau Masterplan Drainase yang dianggap pemborosan anggaran dengan Pagu Rp 2.5 miliar. Yang kemudian dengan APBD sebesar itu harusnya mampu membangun gedung sekolah atau fasilitas layanan umum lainnya. Terlebih dengan biaya sebesar 2.5 miliar untuk belanja kertas-kertas membuktikan kinerja Bidang Perencanaan dan Bapelitbangda terkesan tidak maksimal atau tidak ada kerjanya.

Bahkan, padhal DBMSDA di tahun 2021 sempat ditentang warga terkait pembangunan saluran crossing tarum Barat di Jalan KH Noer Ali Kalimalang yang saat ini berdiri bangunan kecil bertuliskan Plank Rumah Pompa yang menelan anggaran Rp 41 miliar lebih dalam bentuk upaya meminimalisir titik banjir di wilayah Bekasi Selatan.

 

Penulis: Redaksi

RELATED POSTS
FOLLOW US