Dugaan Pungli Penghapusan BPHTB Terhutang di Kelurahan Kaliabang Tengah Dihargai Bervariasi

Ilegal: Salah satu sertipikat PTSL warga RT05/RW24 Kelurahan Kaliabang yang BPHTB Terhutang dihapus secara ilegal oleh oknum pegawai ATR/BPN Kota Bekasi. Limitnews.net/Olo Siahaan

BEKASI – Dugaan pungli liar (pungli) penghapusan atau menghilangkan tinta stempel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhutang pada sertipikat tanah gratis program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi dihargai bervariasi dari Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu per sertipikat.

Sebelumnya, Sekretaris Kelurahan (Sekel) Kaliabang Tengah, Herlambang kepada limitnews.net mengatakan, sebanyak 5.600 pemohon atau warkah yang mengajukan atau mengurus sertipikat  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kaliabang Tengah.

“Ada 5.600 pemohon atau warkah di Kelurahan Kaliabang. Kelurahan hanya menulis register dan stempel. Selebihnya PTSL diurus oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas),” kata Sekel Herlambang, Rabu (21/4/2021).

BACA JUGA: Selain Pungli, Oknum Pegawai ATR/BPN Kota Bekasi Diduga Terlibat Penghapusan Stempel BPHTB Terhutang Secara Ilegal

BACA JUGA: Terkait PTSL, Sri Setianingrum Beberapa Kali Sebut Nama Ketua Pokmas Kaliabang Tengah

BACA JUGA: Sekel: 5600 Pemohon PTSL di Kelurahan Kaliabang Tengah

Ironisnya, setelah stempel BPHTB Terhutang dihapus secara ilegal yang diduga melibatkan pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kaliabang Tengah dan oknum ATR/BPN Kota Bekasi. Sertipikat tanah tersebut tidak bisa digadaikan ke Bank karena terindikasi ‘palsu atau bodong’.

“Panen orang itu bang. Untuk mengurus BPHTB Terhutang, stempel yang sertipikat saya yang dihapus harus kembali distempel, bayar bang. Hapus bayar, stempel lagi bayar,” kata salah satu warga RT05/RW24 inisial S saat dihubungi limitnews.net, Senin (28/6/2021).

Mengurus BPHTB Terhutang sesuai prosedur yaitu:

1.Asli Sertipikat

2.Surat Permohonan BPHTB Terhutang dari yang Bersangkutan (Materai)

3.FC KTP dan KK

4.FC PBB

5.FC BPHTB Lembar Ke 1 Validasi

6.Asli BPHTB Lembar Ke 3 atau Ke 5 Validasi

7.FC Bukti Bayar BPHTB

8.Semua yang Berupa Foto Copy Harus Dilegalisir oleh Notaris atau Kecamatan atau Instansi yang Mengeluarkan Produk Tersebut

9.Konfirmasi dengan Bagian Pengecekan, Lampirkan Surat Permohonan dan Foto Copy Sertipikat

NB:

-FC AJB/Dasar Sertipikat

-Asli BPHT Validasi dengan Kode Registrasi Terbaru

Ketua Pokmnas Kaliabang Tengah, Sugianto saat dikonfirmasi limitnews.net, Senin (28/6/2021) baik melalui telepon maupun WhatsApp (WA) membungkam. Sementara itu, Ketua Panitia PTSL Bekasi Utara Fransisco sampai berita dipublikasi belum bisa dikonfirmasi.

 

Penulis: Olo Siahaan

Category: BekasiTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.