09/22/2022 16:00:43
BEKASI – Gegara proyek Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi mencapai Rp 6.064.240.000 sumber dana APBD Tahun Anggaran 2022, yang hingga September 2022 belum juga ditender, dua partai politik di Kota Bekasi memanas hingga saling mengkritisi.
Kedua partai politik tersebut yaitu Partai Gelombang Rakyat (Gelora) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gelora Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mempertanyakan empati Ketua DPRD Kota Bekasi (politisi PKS-red) menyetujui anggaran tersebut.
“Kita bicara dari hati yang paling dalam. Saat ini masyarakat sedang kesulitan dengan kenaikan harga yang secara bersamaan. Harusnya empati Ketua DPRD Kota Bekasi lebih dikedepankan,” kata Ariyanto Hendrata kepada awak media di kantor DPD Partai Gelora Kota Bekasi, Selasa (20/9/2022).
BERITA TERKAIT: Setujui Anggaran Rp 6 Miliar Rehabilitasi Gedung Paripurna, Partai Gelora Pertanyakan Empati Ketua DPRD Kota Bekasi
Pernyataan Ketua DPD Gelora Kota Bekasi lalu dibalas Humas PKS, Adhika Dirgantara. Adhika menyayangkan kritik yang dilontarkan Ariyanto sangat subyektif, personal dan tendensius karena hanya ke ketua DPRD Kota Bekasi yang notabene dari PKS. Maka, kritik tersebut menjadi bias dan terkesan panjat sosial (pansos).
“Kami menyayangkan kritikan itu jadi lebih berasa nuansa pansosnya. Sangat disayangkan jadi subjektif dan mandul substansi,” kata Andhika kepada media.
Terkini, Ariyanto Hendrata menyebut, PKS sebagai Fraksi terbesar di DPRD Kota Bekasi terkesan ngotot membela rehab ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi. Hal ini tentu melukai hati masyarakat yang saat ini sangat prihatin dengan kenaikan harga-harga akibat dikuranginnya subsidi BBM.
“Tentu ini menjadi pertanyaan besar kami, ada PKS dibalik proyek ini. Kenapa begitu semangat membela rehab ruang sidang Paripurna tersebut?,” kata Ariyanto Hendrata kepada limitnews.net, Kamis (22/9/2022).
Ia menambahkan, jika pihaknya hanya menyambungkan aspirasi masyarakat Kota Bekasi, kenapa disikapi dengan sangat emosional? Suara-suara penolakan terhadap ruang sidang parpurna nyata. Ini menjadi keresahan masyarakat.
“Justru kami obyektif. basisnya penolakan masyarakat terhadap rehab ruang sidang paripurna tersebut. Ini fakta. Bila PKS tak mendengar ini sebagai penolakan dari masyarakat, rasanya aneh ya, udah jelas penolakan tersebut,” jelas Ariyanto Hendrata.
Sebagai bagian dari masyarakat, Gelora Kota Bekasi hanya ingin menjalankan fungsinya untuk saling memberikan masukan yang membangun. Kontrol adalah sesuatu yang diperlukan dalam alam demokrasi.
“Tentu kami sesalkan kenapa PKS malah seperti alergi dengan kritik. Padahal kritikan baik bagi demokrasi. Masa setiap masukan dan kritik disikapi sebagai bahaya dan pembelaan diri. Inikan bisa merusak tatanan demokrasi di Kota Bekasi,” katanya.
BERITA TERKAIT: Dinas Perkimtan Sebut Proyek Rehabilitasi Gedung Paripurna DPRD Kota Bekasi Rp 6 Miliar Belum Tender
Ariyanto Hendrata menyarankan agar PKS membuktikan satu kata dengan perbuatan. Selama ini PKS menyebar spanduk partai yang sangat peduli dengan kesulitan rakyat akibat kenaikan harga BBM. Ini waktu yang tepat membuktikan dengan menghentikan anggaran yang kurang tepat sasaran untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Termasuk anggaran Rp 6 miliar rehab ruang paripurna DPRD Kota Bekasi.
“Gak sulit kok kalo emang mau. Tinggal merubah anggaran rehab tersebut menjadi bantalan sosial untuk masyarakat yang tidak tercover dari pemerintah pusat,” katanya.
Penulis: Olo Siahaan
