Kejagung Diminta Usut Dugaan Pungli Sertipikat PTSL di Kota Bekasi

Ilegal: Salah satu sertipikat PTSL warga RT05/RW24 Kelurahan Kaliabang yang BPHTB Terhutang dihapus secara ilegal diduga dilakukan oleh oknum pegawai ATR/BPN Kota Bekasi. Limitnews.net/Olo Siahaan

BEKASI – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut dugaan pungutan liar (pungli) terindikasi melakukan tindakakan korupsi yang telah mencoreng program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu sertipikat gratis bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hasil temuan dan investigasi limitnews.net, dugaan pungli penghapusan stempel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhutang dihargai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per pemohon/pemilik sertipikat PTSL di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Menurut Sekretaris Kelurahan (Sekel) Kaliabang Tengah Herlambang, di wilayahnya tercatat 5600 pemohon sertipikat PTSL.   

Selain dugaan pungli, juga ditemukan dugaan perbuatan tindak Pidana KUHP yaitu menghapus/menghilangkan stempel BPHTB pada sertipikat PTSL tidak sesuai prosedur. Ironisnya, setelah stempel BPHTB Terhutang dihapus oleh oknum-oknum tertentu, tetap saja sertipikat warga tidak bisa digadaikan ke Bank karena terindikasi ‘bodong’ atau ‘palsu’.

BACA JUGA: Selain Pungli, Oknum Pegawai ATR/BPN Kota Bekasi Diduga Terlibat Penghapusan Stempel BPHTB Terhutang Secara Ilegal

BACA JUGA: Oknum Penghapus Stempel BPHTB Terhutang di Kelurahan Kaliabang Tengah Dinilai Langgar KUHP

BACA JUGA: Sekel: 5600 Pemohon PTSL di Kelurahan Kaliabang Tengah

BACA JUGA: MSPI Tuntut Menteri Yasonna Copot Kakanwil Kumham DKI Jakarta

BACA JUGA: Setahun SPDP Diterima Kejari Jakbar, Tersangka Belum Dilimpahkan Polres Jakarta Barat

Tidak sampai disitu saja penderitaan warga pemohon, untuk membayar Pajak Terhutang sesuai prosedur, stempel BPHTB Terhutang yang telah dihapus/dihilangkan pada sertipikat PTSL harus distempel kembali BPHTB Terhutang oleh ATR/BPN Kota Bekasi, lagi-lagi warga proses mengembalikan stempel pemohon juga harus mengeluarkan sejumlah uang.

Sah: Penghapusan atau pembayaran BPHTB Terhutang yang sesuai prosedural. Limitnews.net/Olo Siahaan

Salah satu Direktur Monitoring Saber Pungli Indonesia (MSPI) saat dimintai tanggapannya terkait kasus di atas meminta Kejagung mengusut dugaan pungli dan perbuatan tindak pidana sertipikat PTSL tersebut.

“Sebelumnya, sudah ada beberapa orang yang mengeluhkan kepada saya tantang sertipikat PTSL itu. Untuk itu, kami MSPI meminta Kejaksaan Agung segera mengusut dugaan pungli tersebut,” kata salah satu Direktur MSPI kepada limitnews.net, Jumat (18/6/2021).

Sementara itu, baik pihak ATR/BPN Kota Bekasi inisial F (Kordinator PTSL Bekasi Utara), dan D (D mutasi ke Bandung) dan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kelurahan Kaliabang Tengah inisial S yang patut diduga kuat terlibat penghapusan Stempel BPHTB Terhutang tidak sesuai prosedur hingga kini belum bisa dikonfirmasi.

 

Penulis: Olo Siahaan/Tomson

Category: BekasiTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.