Ketua DPRD Kota Bekasi Minta Anggota Dewan Jadi Contoh Penerapan Prokes

Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro. Limitnews.net/Reza Aulia

BEKASI - Di tengah kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi melonjak, Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro meminta kepada seluruh Anggota Dewan agar tetap rutin mengimbau masyarakat di daerah pemilihannya agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Menurutnya, kondisi lonjakan pasien di rumah sakit di Kota Bekasi, diduga akibat masyarakat mulai mengabaikan prokes yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.

“Jadi, terkait peningkatan Covid-19 memang kami melihat warga agak lalai, setelah tren kasus kita sedang bagus-bagusnya sampai lebaran. Jadi bukan saat lebarannya, karena lebarankan sudah dikendalikan. Sehingga, lebih tepatnya meningkatnya kasus Covid-19 di dalam kota itu lebih diiringi lalainya pemakaian masker,” kata Ketua Dewan Chairoman J. Putro, Rabu (23/6/2021).

Lebih jauh, ia mengungkapkan, memerangi Covid-19 harus dilakukan dengan kerjasama yang melibatkan semua pihak, juga melibatkan seluruh pejabat publik untuk menjadi contoh kepada masyarakat.

BACA JUGA: Ketua Dewan: Pemuda Miliki Peran Jaga Kestabilan Ekonomi Kota Bekasi

BACA JUGA: Problematika Kebersihan, Kota Bekasi Belum Miliki Rencana Induk Pengelolaan Sampah Terpadu

Tak hanya itu, sambungnya, warga Kota Bekasi pun mesti patuh terhadap prokes yang telah ditetapkan, baik pemerintah pusat hingga di level pemerintah daerah.

“Nah, jadi saya kira dengan kondisi di saat ini orang yang tak normal itu orang yang tidak pakai masker. Ya mudah-mudahan dari peran dewan mengingatkan, dan menjadi contoh masyarakat khususnya dengan pakai masker berimpact ke masyarakat,” ujarnya.

Diakuinya, imbauan prokes tidak hanya dilakuak dewan tapi juga seluruh pejabat publik lainnya. Tak kalah penting lagi, peran alim ulama dan tokoh masyarakat sangat memiliki pengaruh dalam menyampaikan tausiyah dan pesannya serta menjadi contoh tauladan untuk bisa menerapkan prokes.

Selanjutnya, Chairoman menegaskan, peran DPRD Kota Bekasi dalam penanganan Covid-19, yakni penyusunan anggaran, pengawasan, bahkan pembuatan Perda, meski dilapangan belum terlaksana maksimal karena adanya keraguan wali kota dalam menegakkan sanksi bagi masyarakat.

“Jadi, soal perda ini memang pak wali kota masih agak ragu melaksanakannya, karena didalamnya itu ada sanksi pidana. Sehingga saat inipun lagi mau direvisi menghilangkan sanksi pidananya, artinya hanya ada sanksi denda saja,” tutupnya.

 

Penulis: Reza Aulia

Category: BekasiTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.