KIBB Pertanyakan PMI Kota Bekasi Galang Dana dari ASN Hingga TKK

Ketua KIBB Fransiskus Leonardo (kiri), pesan WhatsApp (WA) penggalangan dana ditujukan kepada Ketua PMI Kota Bekasi Ade Puspitasari (kanan). Limitnews.net/Olo Siahaan

10/06/2021 14:21:31

BEKASI – Kawan Intelektual Bekasi Bersatu (KIBB) mempertanyakan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi menggalang dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga ke Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Pemerintahan Kota Bekasi.

Menurut Ketua KIBB Fransiskus Leonardo, bahwa dirinya dirinya mendapatkan selembaran pesan WhatsApp (WA) yang menyebutkan:

Mohon izin menyampaikan hasil rapat dgn ketua PMI ibu Ade Puspita di gedung Balai Patriot dlm acara penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan untuk aparatur:

1.eselon 2a    : Rp 1.000.000

2.kepala opd : Rp 750.000

3.eselon 3a    : Rp 500.000

4.eselon 3b    : Rp 400.000

5.eselon 4a     : Rp 200.000

6.eselon 4b     : Rp 100.000

7.fungsional tertentu :

   Rp 100.000

8.fungsional umum : Rp 50.000

9.TKK. : Rp 25.000

dikolektif oleh opd disetorkan ke Rekening Panitia Bulan Dana PMI

Bank BJB

No Rek : 0094314259100

 

Terima kasih

"Informasi itu saya dapat dari teman lewat pesan WhatsApp. Padahal, itu menurut saya merupakan indikasi pungutan liar (Pungli). Padahal, pelaku Pungli dapat dikenakan dua Pasal KUHP, yakni Pasal 368 ancaman hukumannya penjara maksimal sembilan tahun, sedangkan Pasal 423 ancaman hukumannya pidana penjara selama-lamanya enam tahun," kata Fransiskus Leonardo disapa Leo kepada wartawan, Rabu (6/10/2021).

BACA JUGA: Digadang Bakal Maju Cawalkot, Ade Puspita Belum Tentu Direstui DPP Golkar

BACA JUGA: Digadang Maju Pilwalkot, Kekuasaan Ade Puspitasari di Partai Golkar Malah Rontok

Ironis ucap Leo, sekelas Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan penggalangan dana kepada para ASN hingga ada patokan nominalnya. Lucunya lagi tidak hanya berlaku bagi para ASN, penggalangan dana juga menyasar TKK di Pemerintahan Kota Bekasi.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa Ketua PMI Kota Bekasi saat ini di Komandoi oleh Ade Puspitasari, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar yang memiliki Dapil Kota Bekasi-Kota Depok," ujar Leo.

Leo menambahkan, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12b ayat (1), setiap gratifikasi kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

"Pertanyaannya, apakah bentuk sumbangan ini masuk kategori Gratifikasi Anggaran, Bapak Ombudsman, KPK, Kejaksaan? Apakah tindakan seperti ini diperbolehkan? Jika para Pejabat Eselon tersebut memberikan sumbangannya yang mana niatnya bagus, yakni buat aksi Kemanusiaan, namun dana yang diberikan itu belum tentu dari kantong pribadi, bisa jadi dari akal mengakali APBD, bisa jadi. Dilain sisi, elektabilitas Ade Puspita pun naik di mata masyarakat. Ngeri manuver politiknya, hahahaa," ucap Leo sembari tertawa.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Bekasi Ade Puspitasari saat dikonfirmasi limitnews.net, Rabu (6/10/2021) siang membenarkan melakukan penggalangan dana tersebut.

“Ya, bisa tanyakan ke Asda 2 atau Sekda atau Kesos panitia bulan dana kemanusiaan PMI dan sukarela,” kata Ade Puspitasari.

Saat ditanya Bulan Dana Kemanusiaan PMI berupa kegiatan apa?. “Buka medsos PMI,” kata Ade singkat.

 

Penulis: Olo Siahaan

Category: BekasiTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.