KPK Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Anggaran Siluman Rp 96 Miliar di DPRD Kabupaten Bekasi

Surat bukti laporan ke KPK. Limitnews/Istimewa

BEKASI – Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan tersangka dalam laporan gratifikasi yang diduga melibatkan Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam kasus anggaran siluman mencapai Rp 96 Miliar.

“Berdasarkan Pasal 5 huruf a, b, dan c UU KPK, lembaga antirasuah itu dituntut untuk menjalankan asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar KPK dapat bertindak objektif dalam penanganan perkara ini,” kata Ketua Forkim Indonesia, Mulyadi melalui keterangan tertulis, Jumat (26/1/2024).

BACA JUGA: Pasca Putusan Bawaslu, Forkim Sebut Ada Perencanaan Kejahatan Demokrasi

Mulyadi mengatakan, pengusutan dari laporan yang masuk ke KPK tertanggal 21 Agustus 2023  harus dilakukan KPK, dan tak ragu meningkatkan dugaan tersebut ke penyidikan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Adapun laporan atas dugaan gratifikasi pembagian proyek yang diduga diatur oleh eksekutif, untuk dibagikan kepada anggota DPRD melalui Ketua DPRD Kabupaten Bekasi agar memuluskan Paripurna Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022,” ungkap Mulyadi.

Mulyadi menyampaikan, dugaan ploting Proyek yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Bekasi HM. Bn. Holik Qodratulloh Rp7,191,900,000.

Mulyadi mengatakan, dugaan plotingan proyek keseluruhan Rp 96 Miliar ini seakan menjadi lahan basah bagi para koruptor. Apalagi, proyek yang dibagikan ini sudah diatur dan ditempatkan di beberapa dinas salah satunya DBMSDA dan Disperkimtan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA: Polda Metro Jaya ‘Ceroboh’ Tidak Tahan Tersangka Firli Bahuri

Mulyadi mengatakan, modus korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPRD beragam, salah satu yang paling banyak dilakukan yakni suap menyuap. Ia menyebut terdapat sekitar 11 kasus korupsi yang dilakukan dengan menggunakan modus ini.

“Kami mendorong KPK melakukan supervisi karena kasusnya sudah berjalan lama, kasihan kalau daerah tetap dipimpin orang-orang yang bermasalah. Hal tersebut perlu diantisipasi mengingat Pemilu Serentak 2024 akan dilangsungkan,” kata dia.

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US