Lumbung Partai Politik, Forkim: Tidak Mungkin Pegawai PDAM Tirta Patriot Netral

Posted by : limitnew 14 November 2023 Tags : Forkim , Ketua Forkim Mulyadi , Lumbung Partai Politik
Gedung PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi. Liminews.net/Istimewa

BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad menghadiri apel istimewa dengan BUMD Perumda Tirta Patriot, Selasa (14/11/23), yang turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Bekasi, Perumda Tirta Patriot dan Bawaslu Kota Bekasi.

Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan pakta integritas terhadap netralitas pegawai PDAM Tirta Patriot pada Pemilu dan Pilkada 2024. Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia menilai, penandatanganan pakta integritas tersebut sarat bermuatan politis.

“Karena kita tahu PDAM Tirta Patriot tidak steril lumbungnya pegawai diisi oleh orang-orang partai politik, jadi tidak mungkin mereka itu netral, apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PDAM Patriot pasti bermuatan politis,” kata Ketua Forkim, Mulyadi dalam keterangan persnya, Selasa (14/11/2023).

BACA JUGA: Forkim Duga Fun Bike Agenda Politik Mantan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

Mulyadi menyampaikan, Pj. Wali Kota dan pimpinan PDAM Tirta Patriot, Bawaslu Kota Bekasi menggelar apel pakta integritas netralitas di PDAM Tirta Patriot hanya sandiwara menjelang Pemilu 2024.

“Seharusnya Pj Wali Kota Bekasi tidak Kebelinger terhadap keadaan PDAM Tirta Patriot, kita disuguhkan berbagai permasalahan PDAM di Kota Bekasi yang sangat kompleks baik dari sisi teknis yang belum terselesaikan, ini merupakan esensi dari pelaksanaan PDAM itu sendiri. Maka Pj Wali Kota Bekasi untuk segera melakukan sterilisasi tubuh Perumda dari keanggotaan parpol yang menjabat dalam wilayah strategis di tubuh PDAM Tirta Patriot. Mulai pegawai, Direktur Usaha, Badan Pengawas, Tenaga Ahli diisi warna partai politik,” ungkap Mulyadi.

Lanjut Mulyadi, bahwa kondisi PDAM Tirta Patriot sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tidak menghasilkan keuntungan tapi justru sebaliknya sederet permasalahan terjadi melalui pelayanan air bersih untuk masyarakat hingga membuat kegelisahan masyarakat Kota Bekasi.

“Biaya produksi lebih mahal dari pada biaya penjualan air yang sudah tercemar limbah. Banyak yang belum paham dalam mengelola institusi PDAM. Hal ini terlihat dari belum adanya perencanaan yang jelas dan tidak adanya evaluasi dalam program dan target-targetnya. Sehingga, kalau PDAM, harusnya untung, tapi untungnya dibagi-bagi. Ya entah dibagi oleh siapa? Apalagi di tahun 2024 DPRD telah menyepakati penyertaan modal PDAM tirta Patriot senilai Rp 35 miliar merupakan penyertaan modal yang fantastis,” tegas Mulyadi.

BACA JUGA: Bermasalah dengan Hukum, Nama Soleman DCT Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Persoalan dan permasalahan di PDAM Patriot Kota Bekasi terjadi kata Mulyadi karena saat ini posisi pucuk pimpinan BUMD itu masih diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan terindikasi memiliki kepentingan politik.

“Semestinya pengelola PDAM Patriot Kota Bekasi berasal dari tenaga profesional, agar pada proses pelaksanaannya dapat bekerja dan memberikan keuntungan bagi daerah Kota Bekasi,” tandas Mulyadi.

 

 

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US