Mahkamah Partai: Calon Ketua Harus Bisa Selesaikan Persoalan Gedung Golkar Kota Bekasi

Penjualan gedung DPD Partai Golkar Bekasi menjadi headline salah satu media cetak. Limitnews.net/Istimewa

BEKASI – Calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi harus bisa dan mampu menyelesaikan persoalan gedung Kantor Partai Golkar Bekasi yang kini sudah dibawa pembeli sah Andi Salim ke ranah hukum.

Syarat bagi calon Ketua Golkar Kota Bekasi tersebut harus mampu menyelesaikan masalah Kantor yang terletak di Jl. Ahmad Yani, No.18, RT.05/RW.02, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar) itu tertuang dalam surat Mahkamah Partai (MP) Golkar B-99/MP-Golkar/VI/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua Plt DPD Partai Golkar Kota Bekasi terkait rekomendasi pelaksanaan Musda V.

Andi Salim sebagai pembeli sah sebelumnya sudah menegaskan tidak akan memberikan gedung kantor DPD Golkar Kota Bekasi jika Pohon Beringin Kota Bekasi dipimpin oleh Ade Puspitasari yang merupakan putri dari Wali Kota Bekasi Rahmad Efendi.

“Keputusan Mahkamah Partai Golkar sudah sangat tepat. Keputusan MP untuk menjaga marwah Partai. Saya sudah jelaskan secara terang benderang kepada elit-elit Partai Golkar baik di Pusat maupun di Jawa Barat, bahkan di Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri bahwa benang merah dari masalah gedung DPD tersebut adanya niat sekelompok orang di DPD Golkar Kota Bekasi yang berniat menjual lagi kantor tersebut kepada orang lain senilai Rp 46 miliar,” kata Andi Salim saat dihubungi limitnews.net, Minggu (27/6/2021).

BACA JUGA: Andy Salim akan Laporkan Oknum Hakim Nakal PN Bekasi

BACA JUGA: Pengadilan Anulir Putusannya Sendiri, Andy Salim Sebut Hakim Nakal

BACA JUGA: Rp 46 Miliar, Awal Kekisruhan Partai Golkar Kota Bekasi

Pada poin ke delapan (8) surat Mahkamah Partai Golkar tertulis sampai saat ini masih ada permasalahan hukum terhadap penjualan aset Gedung Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Bekasi tanpa persetujuan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang belum mendapat penyelesaian dengan pihak ketiga (pembeli).

Untuk itu, Mahkamah Partai memberikan penambahan syarat bagi bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi dalam penyelenggaraan Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi berkewajiban membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup untuk sanggup menyelesaikan persoalan penjualan aset Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi dengan mengembalikan status kepemilikan kembali menjadi milik DPD Partai Golkar Kota Bekasi merupakan hal yang wajar demi terciptanya kepastian hukum.

 

Penulis: Olo Siahaan

Category: BekasiTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.