OMI-BPN ICC Temukan Banyak Pelanggaran Dilakukan BPN dalam Penerbitan Sertifikat PTSL




Ketua OMI - BPN ICC wilayah Regional Jawa Barat dan DKI Jakarta, Yunus Efendi saat berada di ART/BPN Kota Bekasi memperlihatkan bukti pelanggaran penerbitan Sertifikat PTSL. Limitnews/Olo Siahaan

12/03/2022 09:57:41

BEKASI - Ombudsman Muda Indonesia - Badan Penyelidik Nasional Indonesia Crisis Center (OMI - BPN ICC) menemukan indikasi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi dalam penerbitan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) dan dalam penerapan pemberlakuan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat pemohon PTSL.

“Perhitungan pemberlakuan BPHTB terhutang juga tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang tentang BPHTB, dimana Bapenda memberlakukan perhitungan sendiri, sehingga membuat polemik di masyarakat yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi,” kata Ketua OMI - BPN ICC wilayah Regional Jawa Barat dan DKI Jakarta, Yunus Efendi melalui keterangannya, Sabtu (3/12/2022).

BACA JUGA: Polsek Medan Satria Terkesan Tidak Serius Ungkap Pelaku Pembobol Mobil Wartawan

Menurut Yunus, dari investigasi yang dilakukan secara acak di beberapa wilayah di Kota Bekasi, ditemukan puluhan sertifikat yang di stempel BPHTB terhutang oleh BPN tanpa sebuah payung hukum, cenderung menggunakan kesewenangan atau menggunakan ‘Selera Hukum’.

“Alhasil membuat masyarakat sangat dibebankan, ditagih pajak BPHTB tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2000 Tentang BPHTB, dan Tentang Penyelesaian BPHTB terhutang Sertifikat PTSL pasca UU No.1  tahun 2022,” jelas Yunus.

“Dari sekian banyak Sertifikat yang dikeluarkan BPN Kota Bekasi dalam program PTSL tersebut, tidak sedikit sertifikat yang dimiliki masyarakat justru dikategorikan cacat secara administrasi, sertifikat distempel BPHTB terhutang, kemudian dihapus kembali, dan banyak sertifikat yang justru dikategorikan free BPHTB berdasarkan Undang-Undang yang ada, justru di stempel oleh BPN dengan sewenang-wenang,” lanjut Yunus menerangkan.

BACA JUGA: Terlibat Mafia Tanah di Jakarta dan Bekasi, Empat Pejabat BPN Ditangkap

Ketua OMI - BPN ICC Yunus Efendi menegaskan, dengan melampirkan alat bukti yang cukup banyak dan valid, dengan membawa banyak aduan masyarakat dan temuan dari Tim penyelidik OMI - BPN ICC akan segera melaporkan hal ini ke Menteri ATR/BPN, KPK, Kejaksaan Agung RI, Mabes Polri dan Ombudsman RI.

“Kita akan melaporkan temuan dan bukti ini atas Maladministrasi perilaku dan perbuatan melawan hukum dan etika maladministrasi dalam memberikan pelayanan publik yang sudah terjadi di beberapa instansi terkait, demi mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan Sertifikat yang dimiliki masyarakat dan mengedepankan sebuah legalitas hukum yang diakui oleh Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia,” tegas Yunus.

BACA JUGA: Oknum Pegawai Diduga Bermain Dana BLT, GMNI Demo Bank BJB Cabang Bekasi

Laporan tersebut terang Yunus senada dengan apa yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu saat berkunjung di Kota Bekasi saat membagikan sertifikat PTSL di wilayah Jati Murni, dimana sertifikat tanah penting bagi setiap warga sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimilikinya.

Seperti diketahui, salah satu wilayah yang mendapatkan kuota Program Nasional (Prona) PTSL ini adalah wilayah Kota Bekasi, dimana sudah banyak selesai sertifikatnya, ada yang sedang berlangsung seperti di wilayah Jati Murni, dan tidak sedikit yang menjadi masalah, terindikasi cacat administrasi bahkan cacat secara hukum.

 

 

Penulis: Olo

Category: BekasiTags:
limitnews
No Response

Comments are closed.