PAD Terancam Turbulensi, Forkim: Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad Harus Bertanggungjawab

Ketua Umum Forkim Indonesia, Mulyadi. Limitnews/Istimewa 

11/26/2023 19:25:50 

BEKASI – Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia dengan tegas mengatakan, bahwa pasca dilantik menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, management kepemimpinan Raden Ghani Muhammad buruk.

Ketua Umum Forkim Indonesia, Mulyadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terancam turbulensi serta terancam tunda bayar akibat pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 ini gagal mencapai target.

“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan. Baik dalam pelayanan publik maupun belanja daerah,” tegas Mulyadi yang juga pengamat kebijakan publik itu kepada awak media, Minggu (26/11/2023).

BERITA TERKAIT: PAD Meleset, Forkim: Bukti Pemkot Bekasi Gagal dalam Perencanaan dan Penganggaran

Menjelang tahun 2024, sambung Mulyadi, Pemeirntah Kota Bekasi terancam masuk ke dalam jurang turbulensi, lantaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi masih jauh dari harapan. Jangan sampai terjadi gagal bayar atau tunda bayar disebabkan lemahnya dalam perencanaan Anggaran Daerah Kota Bekasi.

Mulyadi mengutarakan, PAD di bulan November ini masih diam ditempat tidak naik. Masih belum tergalinya potensi Pendapatan Daerah Kota Bekasi capaian PAD sekitar 60 persen sedangkan Persentase Efektivitas Kriterianya yaitu:

100% Sangat efektif

90%-100% Efektif

80%-90% Cukup

60%-80% Kurang Efektif

60% Tidak Efektif

“Meskipun APBD Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp 6,1 triliun, dengan besaran PAD Rp 3,6 triliun, capaian PAD dinilai masih sangat jauh dari target. Seharusnya target PAD dapat lebih mudah dipenuhi jika memasuki triwulan terakhir, pencapaiannya itu sudah menginjak 80 persen,” paparnya.

Jika tidak ada peningkatan yang signifikan terkait PAD menjelang akhir tahun 2023, Mulyadi menegaskan khawatir Pemerintah Kota Bekasi masuk ke dalam jurang turbulensi anggaran seperti kejadian lima tahun lalu.

“Pj Wali Kota Bekasi, Raden Ghani harus bertanggungjawab apabila terjadi turbulensi yang akan mengakibatkan sejumlah rekanan Pemkot mengalami tunda bayar sehingga akan terjadi efek domino pemaksaan kenaikan sehingga terjadi nepotisme di anggaran belanja tentu akan berimbas kepada masyarakat terutama dari Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan yang naik, harus dirasakan masyarakat. Belum lagi pajak daerah lainnya,” ujar Mulyadi.

Macetnya PAD Kota Bekasi, kata Mulyadi, tentunya akibat dari manajemen kepemimpinan yang keliru oleh Raden Ghani selaku Pj Wali Kota Bekasi.

“Pj Wali Kota Bekasi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Juanedi sebagai Ketua TAPD tidak Ijtihad (Sungguh-sungguh) dalam mematangkan perencanaan anggaran dan serta tidak tegas kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan target setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 yang hingga November masih di bawah target yang ditetapkan. Ingat, Rahmat Effendi yang memimpin Kota Bekasi pernah terjebak turbulensi, namun dia mampu membalikkan keadaan, padahal situasi lagi Covid, lah ini kok situasi normal malah anjlok,” cetus Mulyadi.

BACA JUGA: Kejaksaan Didesak Serius Usut Dugaan Korupsi Oknum TP3 Kota Bekasi

Namun, masih kata Mulyadi, belum tercapainya PAD Kota Bekasi ini kesempatan untuk melihat dan membaca bagaimana Raden Ghani kehilangan kemampuan sebagai Kepala Daerah. Hal ini disebabkan kesalahan Tri Adhianto saat itu menjabat Wali Kota Bekasi yang menempatkan orangnya yang tidak kompeten pada OPD karena faktor kedekatan, dan sudah seharusnya Pj Wali Kota mengevaluasi para pejabat pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

“Sebagaimana kita ketahui, Kepala Bapenda dan jajaran dibawahnya kan antek-antek Tri Adhianto, mereka tidak berkompeten di bidangnya sehingga tak sesuai dengan SDM yang diperlukan dan dibutuhkan,” pungkasnya.

 

 

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US