Pasca Putusan Bawaslu, Forkim Sebut Ada Perencanaan Kejahatan Demokrasi

Posted by : limitnew 22 Januari 2024 Tags : bawaslu kota bekasi , Forkim Indonesia
Ketua Forkim Indonesia, Mulyadi. Limitnews/Olo

BEKASI – Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia menilai ada perencanaan kejahatan demokrasi pasca putusan Bawaslu Kota Bekasi terkait hasil pemeriksaan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bekasi tidak terpenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Putusan Bawaslu Kota dinilai kental dengan nuansa kepentingan politik menunjukkan kongkalikong berlangsung secara sistematis yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bekasi.

BERITA TERKAIT: Bawaslu Kota Bekasi Pleno-kan Dugaan ASN Tidak Netral

Untuk itu, Ketua Forkim Indonesia, Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU Kota Bekasi untuk tidak memberi keistimewaan pada peserta Pemilu tertentu.

“Eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi saat ini kehilangan tugas dan wewenangnya yang semestinya dirancang dengan baik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memainkan peranan untuk menjalankan tugas, mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak memberi keistimewaan kepada salah satu Paslon, justru kini lembaga tersebut melacurkan dirinya kepada kekuasaan dan mengkhianati amanah rakyat,” kata Mulyadi dalam pernyataannya, Senin (22/1/2024).

Mulyadi menjelaskan, Pemilu tahun ini penyelenggara Pemilu prosesnya tidak benar khususnya di Kota Bekasi, dipenuhi dengan kecurangan, ketidakbahagian publik, dan Pemilu penuh dengan cacat.

“Jika mempermainkan Pemilu dengan menggunakan cara-cara yang penuh manipulatif, maka masyarakat Kota Bekasi akan memberikan mosi tidak percaya kepada penyelenggara Pemilu karena Bawaslu tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tegas Mulyadi.

Untuk itu, Mulyadi meminta Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk takeover (ambil alih) melakukan supervisi terhadap putusan Bawaslu Kota Bekasi dan juga meminta peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penentu nasib antar penyelenggara mengingat DKPP memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik Bawaslu Kota Bekasi.

“Selama dilantik sampai saat ini, Bawaslu Kota Bekasi belum menemukan adanya pelanggaran Pemilu diantaranya pelanggaran-pelanggaran itu terdiri dari pelanggaran administrasi, tindak pidana Pemilu, pelanggaran hukum, pelanggaran penyelenggara Pemilu hingga pelanggaran netralitas ASN di Kota Bekasi,” tandas Mulyadi.

BACA JUGA: Forkim Minta Mendagri Copot Raden Gani Muhammad Sebagai Pj Wali Kota Bekasi

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi telah memutuskan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkot Bekasi pamer jersey nomor dua, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, sekaligus tidak memenuhi unsur pidana dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US