Pasca Wali Kota Ditangkap, Benarkah ASN Pemkot Bekasi Senang Terlepas dari Berbagai Beban Iuaran Rutin




Pengamat Kebijakan Publik, Agung Ragil. Limitnews.net/Istimewa

01/19/2022 11:38:38

BEKASI - Pasca tertangkapnya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau akrab disapa Pepen, berhembus kabar banyak para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pejabat Eselon IV dan III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merasa senang terlepas dari jeratan berbagai beban iuran.

Pengamat Kebijakan Publik, Agung Ragil yang juga selaku Sekretaris Brigade Anak Serdadu (BAS) Bekasi mengungkapkan bahwa banyak yang mengaku merasa lega karena sudah lepas dari beban jeratan berbagai bentuk iuran, seperti iuran Palang Merah Indonesia (PMI) juga iuran Korpri. Bahkan, ada informasi beredar dikalangan internal ASN, satu lagi bentuk iuran yang disebut-sebut iuran untuk Rapat namun kegiatannya harus dilaksanakan di Oma Cafe, Bekasi Selatan dan di Villa milik Wali Kota, yakni Jasmine Kabupaten Bogor.

"Semua yang saya sampaikan ini berdasarkan curahan hati para Pejabat Pemkot Bekasi, bahwa setiap OPD wajib melakukan Rapat dikedua tempat tersebut, entah biaya itu bentuknya melalui patungan para ASN atau di ambil dari dana APBD, yang pasti kami akan menelusuri lebih lanjut kaitan dengan anggaran-anggaran tersebut," ungkap Ragil, Rabu (19/1/2022).

BACA JUGA: Terkait OTT di Kota Bekasi, Kejari Diminta Jangan Hanya Jadi Penonton

Sangat miris memang, sambung Ragil, disaat masa Pandemi Covid-19 sedang melanda, para Aparaturnya dipaksa untuk melakukan kegiatan rapat-rapatnya malah diluar Kota yang notabene tempat tersebut milik Wali Kota Bekasi.

"Diluar iuran-iuran tersebut, ada hal dan informasi yang lebih fantastis lagi dikalangan ASN, yakni adanya pemungutan dana Korpri bagi ASN yang sebenarnya potongan tersebut adalah sesuatu hal biasa setiap bulannya. Namun, pernah terjadi di Tahun 2021 berdasarkan informasi dilakukan pemungutan diluar potongan wajib oleh Ketua Korpri Kota Bekasi terhadap ASNnya, dengan alasan untuk menutupi defisit keuangan Korpri. Jadi, sangat miris dengan jumlah ASN Kota Bekasi yang mencapai puluhan ribu tersebut, namun uang yang terkumpul kok malah bisa defisit. Sehingga dilakukan pungutan kembali diluar pemotongan wajib rutin bulanan," terang Ragil dengan nada kesal.

Pertanyaannya, lanjut Ragil, kemana uang Korpri yang selama ini terkumpul? Apakah digunakan untuk hal-hal diluar aturan Korpri?

"Reni Hendrawati sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) yang notabene sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kota Bekasi dan Ketua Korpri-nya harus menjelaskan dan wajib bertanggungjawab atas semua ini. Jangan pernah terulang lagi kondisi demikian cetus," tegas Ragil.

Terakhir, masih kata Ragil, saya berharap untuk dan agar dilakukan Audit Independen terhadap Keuangan Korpri di Kota Bekasi dan memonitor isi RKA kegiatan Makan-minum (Mamin) untuk Rapat disetiap OPD terlebih rapat-rapat yang dilaksanakan diluar Kota harus di revisi dalam rangka efisiensi Anggaran.

"Sebab, dugaan kuat untuk Tahun Anggaran 2022 ada Anggaran Bintek per OPD dengan anggaran minimal Rp 150 sampai dengan Rp 200 juta yang tentunya lokasi sudah ditentukan di area milik Wali Kota," pungkasnya.

 

Penulis: Olo Siahaan

Category: BekasiTags:
limitnews
No Response

Comments are closed.