11/11/2023 11:34:18
BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad diminta jangan sibuk menjadi wasit Pemilihan Umum (Pemilu) yang tidak netral, sementara serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 belum maksimal terlebih bidang infastruktur dimana Kota Bekasi memasuki musim penghujan untuk mengantisipasi banjir.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Syaifudin saat dikonfirmasi limitnews, Sabtu (11/11/2023), terkait kinerja Raden Gani Muhammad sejak dilantik sebagai Pj Wali Kota Bekasi pada Rabu, 20 September 2023.
“Dari beberapa laporan, kejadian dan temuan dari masyarakat bahwa ketidaknetralan ASN dalam proses pelaksanaan Pemilu. Maka saya mengimbau Pj Wali Kota Raden Gani Muhammad untuk fokus melaksanakan, memaksimalkan bahkan menggenjot Serapan APBD Perubahan 2023 khususnya serapan dengan perbaikan yang terkait langsung khususnya persiapan menuju musim penghujan,” kata Sekretaris Fraksi PKS, Syaifudin.
Ia berharap, Pj Wali Kota Bekasi bisa membagi tugas, tidak lagi disibukkan dengan urusan-urusan ketidaknetralan seperti berfose atau mendukung salah satu oknum, dan lainnya hingga membuat Serapan APBD 2023 atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tidak fokus, dan serapannya sangat minim dirasakan masyarakat Kota Bekasi.
“Ini terlihat dari beberapa isu terakhir yang muncul ada beberapa ASN terindikasi tidak netral, kemudian juga beredarnya undangan Pj Wali Kota Bekasi mengundang salah satu tokoh dari partai politik seperti pada acara MTQ dan kebijakan lainnya yang terindikasi tidak netral, dan hal ini perlu penegasan rambu-rambu dan urgensi Pemerintah Kota Bekasi bersifat netral dan mengayomi semua elemen partai politik di Kota Bekasi,” tegas Syaifudin.
Menurut calon legislatif (Caleg) daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria tersebut, Inspektorat dan Kesbangpol Kota Bekasi perlu ditugaskan secara khusus untuk mengawasi dan memberi pembinaan berkaitan dengan kontestasi politik 2024.
“Sehingga Pj Wali Kota dorong untuk fokus melaksanakan serapan APBD Perubahan Tahun 2023 yang sangat lambat, bahkan pembangunan Kota Bekasi dari ABT 2023 sampai saat ini belum ada yang mulai direalisasikan. Ini sangat miris karena banyak sekali aspirasi masyarakat yang kita terima baik dari Dinas, Aspirasi Dewan, Musrenbang yang masuk ABT 2023 yang pembangunannya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan memasuki bulan penghujan banyak genangan air dan banjir,” jelas Syaifudin.
“Oleh karena itu, saya secara khusus dari Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Pj wali Kota dan Dinas terkait untuk fokus segera merealisasikan, juga menggenjot serapan APBD Perubahan Tahun 2023 untuk tidak kecolongan yang kini memasuki musim penghujan karena Kota Bekasi sampai saat ini belum terbebas dari banjir. Saya ingatkan ini, karena APBD Perubahan 2023 itu sudah disahkan sejak akhir September 2023, dan ini sudah memasuki menuju pertengahan November 2023. Tolong agar ini diperhatikan karena serapan APBD Perubahan akan mendorong peningkatkan ekonomi masyarakat Kota Bekasi,” sambung Syaifudin.
BACA JUGA: Ricky Tambunan: Miris, Pj Wali Kota dan Sekda Kota Bekasi Malah Pertontonkan Sikap Tidak Netral
Ia mewanti-wanti jika serapan rendah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dikhawatirkan tidak akan mencapai target, PAD Kota Bekasi akan melambat.
“Padahal Pemerintah Pusat sudah menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah agar mengeram inflasi di daerah masing-masing agar inflasi tidak meningkat dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti Operasi Pasar dan sebagainya dan saya nilai kegiatan tersebut sangat bagus meningkatkan daya beli masyarakat sehingga nantinya inflasi tidak meningkat di Kota Bekasi menuju akhir tahun 2023. Tapi disisi lain untuk menggenjot PAD Kota Bekasi dan menahan juga menurunkan inflasi Kota Bekasi faktor terbesarnya adalah serapan APBD Perubahan 2023 terlaksana, terealisasi 100 persen diakhir tahun 2023 ini, maka geliat ekonomi masyarakat Kota Bekasi meningkat, inflasi tertahan tidak naik bahkan bisa turun,” imbuhnya.
Untuk itu, Syaifudin kembali mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi jangan lagi disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya diluar kebijakannya disibukkan dengan pelanggaran-pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN.
BACA JUGA: Forkim Duga Fun Bike Agenda Politik Mantan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto
Penulis: Olo
