Ketua PKC PMII Jawa Barat, Apriliana Eka Dani. Limitnews/Istimewa
03/17/2023 07:39:46
BEKASI – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat menuntut Gubernur Ridwan Kamil meminta maaf terbuka kepada seluruh masyarakat Jawa Barat terkait pemecatan guru honorer.
“Ridwan Kamil membuat hati para guru honorer dan keluarganya tersakiti, bukan lagi secara personal melainkan membawa profesi guru khususnya para honorer. Bagaimana tidak, sebuah pertanyaan yang sejatinya bentuk dari kepedulian masyarakat terhadap pemimpinnya di lembaga eksekutif provinsi (gubernur) ternyata membuat seorang guru honorer dikeluarkan secara tidak terhormat bahkan dikeluarkan dari dapodik (data pokok pendidikan),” kata Ketua PKC PMII Jawa Barat, Apriliana Eka Dani melalui rilisnya diterima limitnews.net, Jumat (17/3/2023).
BACA JUGA: Demo, Mahasiswa Kecewa Tri Adhianto Penjamin Tersangka Makelar Tanah
Menurul April, PMII selaku organisasi kemahasiswaan dimana banyak juga kader-kader calon guru di Jawa Barat sangat kecewa dengan kasus tersebut.
“Seperti yang kita ketahui anti kritik merupakan salah satu bentuk karakter feodal dan kolonialisme. Ini sangat bahaya. Ketika seorang pemimpin sudah merasa dia maha benar dan enggan dikomentari atau dikritik bisa memunculkan bibit otoriter. Padahal sudah menjadi konsekuensi logis pemimpin dikritik dan diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat,” ujar April.
Ketua PKC PMII Jawa Barat menegaskan, kalau hanya menanyakan kedudukan dia sebagai siapa dalam suatu acara (personal yang diamanahi sebagai gubernur, sebagai kader partai atau secara pribadi sebagai warga biasa) sangat tidak biasa kalo reaksinya sampe harus dipecat.
“Sungguh karakter feodalistik yang kuat. Adikuasa yang tidak tepat. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyatnya sendiri. Miris, sungguh miris sekali. Sudah tidak bisa ditoleransi lagi,” tegas April.
BACA JUGA: Polisi Tahan Tersangka Dugaan Penghentian Ibadah GKKD Lampung
Menurutnya, yayasan atau sekolah apalagi Dinas Pendidikan tidak boleh begitu saja langsung memecat tanpa ada proses etik dalam sidang Dewan Kehormatan Guru berdasarkan Pasal 44 ayat 3 UU Guru dan Dosen, yang menyebutkan: “Dewan Kehormatan Guru dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.”
“Sebagai negara hukum, yayasan atau Dinas Pendidikan harus mengikuti tahapan proses sesuai aturan. Dikasih surat teguran misalnya merujuk Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), tidak bisa ujug-ujug dipecat. Untuk itu, kami PKC PMII Jawa Barat menuntut kepada Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan kepala sekolah terkait untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya kepada seluruh guru honorer yang sudah dilukai dan diperlakukan tidak adil,” tandasnya.
Penulis: Olo
Related Posts "PMII Minta Gubernur Ridwan Kamil Minta Maaf Terkait Pemecetan Guru Honorer"
