Polemik Mutasi, Dewan Syaifudin Sebut Sarat Muatan Politis

527




Anggota DPRD Kota Bekasi saat menghadiri diskusi santai bareng Rujuk bertema 'Mutasi Jabatan, sejauh mana kewenangan Plt Wali Kota? Asas kebutuhan atau kepentingan' di Sekretariat Rujuk, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Kota Bekasi, Selasa (17/5/2022). Limitnews/Reza Aulia

05/17/2022 16:30:48

BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi Syaifudin mengaku jika kegaduhan atau polemik terkait mutasi jabatan yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sarat muatan politis. Hal itu diungkapkannya dalam diskusi santai bareng Rujuk bertema 'Mutasi Jabatan, sejauh mana kewenangan Plt Wali Kota? Asas kebutuhan atau kepentingan' bertempat di Sekretariat Rujuk, Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Kota Bekasi, Selasa (17/5/2022).

Menurut Syaifudin, yang juga politisi dari PKS Kota Bekasi, jika merujuk bahwa proses mutasi yang dilakukan untuk pejabat eselon II, III dan IV ini dilakukan secara profesional, tentunya ada beberapa tahapan yang dilakukan Plt Wali Kota, termasuk perencanaan, menggali informasi terkait kompetensi calon pejabat tersebut, serta koordinasi dengan DPRD yang juga mitra kerja pemerintah.

"Adapun yang terjadi saat ini, baru usulan ke Kemendagri sudah menimbulkan polemik, baik di internal OPD maupun DPRD. Padahal, agenda utama untuk APBD tahun 2022 selama lima bulan ini banyak yang belum terealisasi, yang berdampak terhadap proses pembangunan di Kota Bekasi," kata Syaifudin.

BERITA TERKAIT: Soal Mutasi, Komisi I DPRD Kota Bekasi Sampaikan 4 Poin Terkait Kebijakan Plt Wali Kota

BERITA TERKAIT: FORKIM Bekasi: 2024 Ganti Anggota DPRD Pembuat Gaduh

Ia menuturkan, jika proses mutasi jabatan tersebut dilakukan sekarang, dikhawatirkan berpengaruh terhadap proses pembangunan, jika penempatan pejabat di pos yang baru tidak sesuai kompetensi atau background kemampuannya.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Bekasi Abdul Muin menuturkan, polemik dan kegaduhan yang timbul terkait mutasi pejabat struktural tersebut, tidak akan muncul jika semua pihak dilibatkan dalam proses tersebut, seperti Baperjakat, Sekda, BKD dan pihak legislatif.

Politisi Kalimalang tiga periode ini pun sepakat jika tujuan mutasi ini sebagai bagian untuk mempercepat proses pembangunan, yang menitikberatkan mengisi jabatan yang kosong dan pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.

"Jangan sampai kegaduhan yang ditimbulkan ini, membuat masyarakat berasumsi Plt Wali Kota Bekasi tidak memiliki kemampuan manajerial," bebernya.

BACA JUGA: Demo Pemkot Bekasi, FORMABES Desak Plt Wali Kota Copot Kadis Lingkungan Hidup

BACA JUGA: Terindikasi Melanggar, Pemuda LIRA Desak Building Management DPRD Kota Bekasi Dievaluasi

Lebih jauh, ia berharap, Plt Wali Kota Bekasi dapat menempatkan orang-orang yang profesional sesuai dengan kompetensinya, agar proses pembangunan berjalan sesuai yang telah direncanakan.

"Saya warning agar Plt Wali Kota Bekasi benar-benar menempatkan orang-orang profesional sesuai kompetensinya agar proses pembangunan berjalan secara maksimal, jangan sampai di OPD gaduh hingga menyebabkan realisasi penyerapan anggaran minim, dan Plt Wali Kota Bekasi yang disalahkan," sambungnya.

Berbeda dengan kedua rekannya tersebut, Ketua Fraksi Gerindra Kota Bekasi Puspa Yani mengaku, tidak ada yang istimewa dari mutasi jabatan yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi.

"Menyikapi mutasi pejabat di Kota Bekasi, saya pikir tak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Dalam situasi saat ini, apa yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi bakal mendapatkan banyak kritikan. Namun, momentum mutasi ini bisa kita jadikan sebagai keinginan untuk berbenah untuk kebaikan dan kelanjutan proses pembangunan Kota Bekasi," terangnya.

Senada dengan Puspa Yani, Ketua Fraksi PDIP Kota Bekasi, Oloan Nababan yang turut hadir dalam acara tersebut menyebut, bahwa ada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Bekasi yang diperjuangkan Plt Wali Kota hingga usulan mutasi jabatan muncul, agar proses pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah disepakati dalam APBD dan RPJMD.

"Tidak ada unsur politis dalam kebijakan mutasi tersebut, apalagi disangkutpautkan dengan pesta demokrasi tahun 2024, karena semua proses legalitas administrasi telah ditempuh sesuai dengan UU dan PP yang ada, termasuk rekomendasi dari Kemendagri," jelasnya.

Meski begitu, Oloan menuturkan, dalam proses penentuan pejabat yang bakal mengisi pos baru tentunya hal tersebut telah dipikirkan Plt Wali Kota Bekasi, karena bagaimanapun tiap kepemimpinan memiliki tipe dan pola tersendiri.

"Mutasi pejabat di Kota Bekasi diperlukan sebagai penyegaran yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Bekasi dan memerlukan pasukan untuk membuat gebrakan. Bisa jadi, terkait nama-nama yang beredar, tentunya Plt Wali Kota Bekasi butuh orang-orang yang se-irama utk melakukan proses pembangunan dan mengeksekusi segala kebijakan ke depan," bebernya.

Selanjutnya, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Demokrat Arwis Sembiring mengamini apa yang disampaikan rekan-rekannya tersebut.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol kepada pemerintah, ia mengungkapkan, semua hal yang disampaikan rekan-rekannya dari legislatif, jangan diartikan sebagai ketidaksetujuan dengan langkah yang diambil Plt Wali Kota Bekasi.

"Mutasi jabatan bukan momok dan hal yang luar biasa, karena dimana pun kepala daerah akan melakukan mutasi sesuai dengan Peraturan BKN No 5 Tahun 2019, UU No 13 Tahun 2014,PP No 49 Tahun 2008 dan PP No 11 Tahun 2017. Namun, yang perlu diperhatikan adalah proses legalitas pengajuan tersebut, jika berjalan sesuai prosedur harus didukung. Adanya polemik ini, saya berharap eksekutif bisa lebih bersinergi dengan legislatif," tandasnya.

 

Penulis: Reza Aulia

Category: Bekasi
limitnews
No Response

Comments are closed.