Selain Pungli, Oknum Pegawai ATR/BPN Kota Bekasi Diduga Terlibat Penghapusan Stempel BPHTB Terhutang Secara Ilegal

Ilegal: Salah satu sertipikat PTSL warga RT05/RW24 Kelurahan Kaliabang yang BPHTB Terhutang dihapus secara ilegal oleh oknum pegawai ATR/BPN Kota Bekasi. Limitnews.net/Olo Siahaan

BEKASI – Oknum pegawai ATR/BPN Kota Bekasi disebut terlibat penghapusan stempel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhutang pada sertipikat PTSL yang dilakukan secara ilegal terhadap salah satu sertipikat PTSL warga RT05/RW24 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Selain penghapusan stempel BPHTB secara ilegal, oknum pegawai ATR/BPN Kota Bekasi juga diduga terlibat pungutan liar (pungli). Pasalnya, untuk menghapus/menghilangkan BPHTB Terhutang pada sertipikat PTSL, warga pemilik sertipikat diwajibkan membayar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Ironisnya, setelah stempel BPHTB Terhutang dihilangkan/dihapus secara ilegal dan tidak sesuai prosedural, sertipikat warga tidak bisa digadaikan ke Bank.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi Drs H. Andi Bakti SH, MH saat akan dikonfirmasi limitnews.net, Rabu (16/6/2021) pagi, menurut pagawai ATR/BPN Kota Bekasi bernama Agus Yulianto, Andi Bakti sedang tidak berada di ruangan.

“Humas juga sedang rapat PTSL bersama Lurah se-Kota Bekasi. Lain kali aja datang Bang,” kata Agus Yulianto yang berbaju kemeja hitam dan juga celana hitam itu kepada limitnews.net.

Sah: Penghapusan atau pembayaran BPHTB Terhutang yang sesuai prosedural. Limitnews.net/Olo Siahaan

Sebelumnya, Sekretaris RT05/RW24 berinisial I saat dikonfirmasi limitnews.net, Rabu (21/4/2021) via telepon mengakui, penghapusan BPHTB Terhutang salah satu warganya berinisial S dilakukan di ATR/BPN Kota Bekasi.

“Pajaknya sudah kita urus, dihapus di BPN,” kata I kepada limitnews.net.

BACA JUGA: Oknum Penghapus Stempel BPHTB Terhutang di Kelurahan Kaliabang Tengah Dinilai Langgar KUHP

BACA JUGA: Terkait PTSL, Sri Setianingrum Beberapa Kali Sebut Nama Ketua Pokmas Kaliabang Tengah

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSM ALPPA (Aliansi Pemerhati Pengguna Anggaran) Thomson Gultom mengatakan terkait temuan limitnews.net penghapusan/menghilangkan BPHTB sertipikat PTSL secara ilegal bisa dijerat pidana.

“Pelaku penghapusan stempel BPHTB Terhutang pada sertipikat PTSL itu bisa dijerat pidana penjara sesuai Pasal 263 KUHP ancaman hukuman enam tahun penjara,” kata Thomson, Rabu (21/4/2021) yang pernah melaporkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun bunyi Pasal 263 KUHP yaitu: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sementara itu, Ketua Pokmas PTSL Kelurahan Kaliabang Tengah Sugianto saat dikonfirmasi limitnews.net, Senin (14/6/2021) hingga Rabu (16/6/2021) belum menjawab konfirmasi limitnews.net.

 

Penulis: Olo Siahaan

Share
Category: BekasiTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.