Soal UMK, Kebijakan Pj Wali Kota Bekasi Dinilai Ancam Pengusaha Gulung Tikar

Posted by : limitnew 14 Desember 2023 Tags : Forkim Kota Bekasi , Mulyadi Forkim , Pj Wali Kota Bekasi
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia, Mulyadi. Limitnews/Istimewa

BEKASI – Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda (Forkim) Indonesia, Mulyadi menilai kebijakan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Bekasi membuat pengusaha Kota Bekasi terancam gulung tikar.

“Kita berharap Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani benar-benar menempatkan dirinya sebagai Kepala Daerah Kota Bekasi,” kata Mulyadi, Rabu (13/12/2023).

BACA JUGA: Forkim: Kesejahteraan Ribuan ASN Kota Bekasi Terancam Turun Tahun 2024

Mulyadi mengatakan masalah perbedaan Upah Minimum Kota Bekasi ini akan kembali menuai masalah baru di Kota Bekasi yang menyebabkan banyak pertentangan hingga kecemburuan antar buruh pada satu wilayah khususnya di Provinsi Jawa Barat dengan buruh pada daerah yang lainnya.

“Umumnya kecemburuan antar buruh seperti ini hadir saat wilayah tersebut relatif dekat dan memiliki kondisi yang dianggap sama oleh masyarakat awam. Tidak jarang hal ini kemudian memicu demo para buruh yang sifatnya anarkis,” kata Mulyadi.

“Salah satu kasus yang menyeruak akibat kecemburuan ini adalah kasus setelah ditetapkannya upah minimum Kota Bekasi menembus UMK 2024 tertinggi di Indonesia mengalahkan Karawang. UMK di Kota Bekasi naik 3,59 persen jadi Rp 5.343.430. Angka ini tentu sangat besar bila dibandingkan dengan nilai UMK Kabupaten Karawang naik 1,58% jadi Rp5.257.834 dan Kabupaten Bekasi naik 1,59% jadi Rp 5.219.263,” sambung dia.

Mulyadi menambahkan, penetapan UMK di Kota Bekasi didasarkan pada alasan yang tidak masuk akal lebih tinggi dari Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang memiliki lebih banyak perusahaan dan kegiatan industri dari pada Kota Bekasi. Selain itu, jumlah pekerja di tempat ini juga lebih banyak dari pada di Kota Bekasi.

“Lebih anehnya lagi angka kenaikan UMK sebelumnya sebesar 14,02 persen murni atas rekomendasi Pj Wali Kota Bekasi ke Pj Gubernur Jawa Barat. Angka tersebut bukanlah hasil dari rapat Dewan Pengupahan Kota Bekasi. Pj Wali Kota Bekasi sekarang jangan sekedar ingin berbeda namun tak punya konsep yang jelas mengesankan sedang melakukan kebijakan politis kepada buruh yang selama ini menuntut kenaikan UMK,” tegas Mulyadi.

BACA JUGA: Baliho Caleg PSI di Kota Bekasi Tidak Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Mulyadi menerangkan, sistem Pemerintahan Kota Bekasi saat ini telah diasuh 83 hari dengan cara yang buruk selama dipimpin oleh Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani. Sampai berani mengangkangi aturan dari Pemerintah Pusat dengan merekomendasikan UMK tidak berdasarkan PP 51/2023 Tentang Pengupahan. Tidak menyesuaikan perhitungannya sesuai ketentuan PP, yakni inflasi per September kota Bekasi 2023 sebesar 2,35 persen dan indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,1 – 0,3.

“Dari hasil analisa kami, sudah dapat memastikan dia (Raden Gani) pegang kekuasaan karena situasi, bukan karena layak dan tidak lewat proses pematangan secara alami bahwa Pemerintahan Kota Bekasi dikepemimpinan Pj Raden Gani, Wali Kota Bekasi memang sudah gagal,” tegasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024. Tercatat dengan kenaikan 3,59 persen, UMK Kota Bekasi merupakan yang tertinggi menjadi Rp 5.343.430 atau naik Rp 185.181,80 per bulan.

 

Penulis: Olo

RELATED POSTS
FOLLOW US