Terkait Pemberhentian LKM NIK, PMII Desak DPRD Panggil Plt Wali Kota Tri Adhianto




PMII Universitas Mitra Karya Cabang Kota Bekasi menyelenggarakan dialog publik dan pelantikan dengan tema ‘Maju Mundur Plt Wali Kota Bekasi Soal LKM NIK, Bagaimana Nasib Rakyat?’. Limitnews.net/Olo Siahaan

03/27/2022 20:33:00

BEKASI - Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Mitra Karya Cabang Kota Bekasi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memanggil Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.

Desakan tersebut disampaikan perwakilan Pengurus Komisariat PMII Universitas Mitra Karya, M. Rizky Yusa (Ketua Komisariat) melalui rangkuman Dialog Publik dan Pelantikan, Minggu, (27/3/2022). Dialog dengan tema ‘Maju Mundur Plt Wali Kota Bekasi Soal LKM NIK, Bagaimana Nasib Rakyat?’.  

Dialog publik dihadiri Nicodemus Godjang (Perwakilan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi), H. Sholihin (Perwakilan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi), Hany Sys (Pengamat Politik), dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta Lawyers RS Elizabeth Dominicus Dimas.

“Terhitung 7 x 24 Jam, jika tidak ada kejelasan maka kami akan mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi melakukan parlemen jalan. Kami juga mendesak DPRD untuk melakukan pemanggilan terhadap Plt Wali Kota Bekasi guna memberikan pemahaman terhadap Plt Wali kota bekasi agar tidak semena-mena dalam membuat kebijakan, namun harus adanya komunikasi atau rapat dengar pendapat,” tegas perwakilan Ketua Komisariat PMII Universitas Mitra Karya, M. Rizky Yusa.

BACA JUGA: Soal Pemberhentian LKM, Surat Penting Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono Hanya Seumur Jagung

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang yang juga satu partai dengan Plt Wali Kota Tri Adhianto justru menolak mentah-mentah kebijakan Tri Adhianto memberhentikan Layanan Kesehatan Masyarakat berbasik Nomor Induk Kependudukan (LKM NIK).

"Saya tidak sepakat dengan adanya pembatasan LKM NIK ini karena terlihat tidak pro dengan rakyat," kata Nicodemus.

Sama dengan Nicodemus, H.Sholihin juga menyampaikan beberapa hal yang memang apabila LKM NIK tersebut dilakukan pemutusan, akan berdampak buruk untuk rakyat Kota Bekasi.

“Apabila LKM NIK ini dilakukan pemutusan, maka dampak buruk akan dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu saya tidak sepakat apabila program LKM NIK ini di lakukan pemutusan," kata Sholihin.

 

Penulis: Olo Siahaan

Category: BekasiTags:
limitnews
No Response

Comments are closed.