Tidak Miliki Ijin, Pemkot Bekasi Turunkan Baliho Tri Adhianto




Tidak memiliki ijin, baliho Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono diturunkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Limitnews.net/Istimewa

03/31/2022 11:54:30

BEKASI – Tidak memiliki ijin, baliho Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono diturunkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Baliho Tri Adhianto dan Ono Surono mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1443 H sempat ramai diperbincangkan karena melibatkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Beberapa media online memberitakan TKK dilibatkan memasang baliho, sedangkan Humas Setda Kota Bekasi melalui siaran Pers nya membantah TKK ikut memasang baliho, akan tetapi menertibkan baliho/spanduk yang tidak memiliki ijin.

Kabag Humas Setda Kota Bekasi Sajekti Rubiyah mengatakan, Pemkot Bekasi melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan media online terkait ‘bukan tufoksi tkk pasang baliho politik’.

“Kami melakukan konfirmasi terkait keterlibatan pegawai TKK menurut sebuah pemberitaan yang diduga melakukan politik praktis. Sehingga segera harus ditangani sesuai prosedur dan telah kami lakukan klarifikasi kepada Kepala OPD terkait dan beberapa saksi,” kata Sajekti Rubiyah, Rabu (30/3/2022).

BACA JUGA: Diduga Memeras, Dua ASN BPK Jabar Ditangkap

BACA JUGA: PERMAHI: Periksa dan Tangkap Ade Puspitasari

Kabag Sajekti menambahkan, setelah ditelusuri terkait kebenaran informasi di lapangan, tim yang bertugas di lapangan dalam rangka pengendalian dan penertiban reklame.

“Tim yang bertugas di lapangan adalah dalam rangka pengendalian dan penertiban objek reklame kain/banner yang tidak berizin baik baliho/spanduk dan hari ini giat dimulai dari wilayah Jatiasih dan Jatisampurna, itu dilakukan penertiban sedang dilakukan pencopotan gambar dan sebagai bukti pendukung ada bukti serta laporan dokumentasinya,” jelas Sajekti.

Sajekti juga mengatakan, penertiban reklame tak berijin memang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka penindakan reklame nakal serta peningkatan pendapatan asli daerah.

“Penertiban dan menindak tegas baliho dan reklame yang tak ada ijin, jika tidak ada ijin maka harus dicopot dan diturunkan. Dalam rangka penindakan terhadap para reklame nakal untuk peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Sajekti.

Bukan Tupoksi TKK Pasang Baliho

Sebelumnya diberitakan, beberapa pegawai TKK yang disinyalir merupakan pegawai dari salah satu Dinas di Pemkot Bekasi tengah memasang baliho dengan foto terpampang Ketua DPC PDIP Kota Bekasi yang juga Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono di putaran Tol Bulog Jatiwarna, Kecamatan Pondokmelati, Rabu (30/3/2022).

Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto menilai, bukan Tufoksi TKK untuk memasang baliho meski itu ada sosok Plt Wali Kota Bekasi, akan tetapi kata Bambang baliho tersebut sangat jelas terlihat ada lambang dan logo partai politik tertentu.

“Sebagai anggota dewan Komisi 1 yang salah bidangnya adalah pemerintahah, sangat miris melihat kejadian ini (pemasangan baliho). Inikan berarti TKK banyak yang gak diberdayakan dan ada kerjaan yang jelas, sehingga bisa memasang baliho tersebut,” kata Bambang kepada awak media.

BACA JUGA: Ramdhan, Irene dan Reynaldi Diperiksa KPK Terkait Aset Tersangka Rahmat Effendi

BACA JUGA: Redam Polemik LKM-NIK, Praktisi Hukum Sarankan Dewan Panggil Plt Wali Kota dan Dinas Kesehatan

Untuk itu, Bambang meminta Pemkot Bekasi untuk mengevaluasi TKK disemua dinas. 

“Yang kinerjanya bagus dipertahankan bila perlu ada insentif tambahan. Tapi kalau gak ada kerjaan kayak gini ya dievaluasi, terlepas itu ada foto Pltnya yang lebih kuat muatan politisnya,” tegas Bambang yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tersebut.

Dengan jumlah pegawai yang banyak di lingkungan Pemkot Bekasi, namun efektivitas kinerja minim lanjut Bambang, sudah semestinya di tengah kondisi Kota Bekasi saat ini harus ada upaya evaluasi agar keberlangsungan Pemerintahan di Kota Bekasi bisa berjalan lebih efektif.

“Anggaran TKK di APBD cukup tinggi hampir Rp 700 miliar, harusnya Pemkot dapat melakukan penghematan,” tandas Bambang Purwanto.

 

Penulis: Olo Siahaan

Category: BekasiTags:
limitnews
No Response

Comments are closed.