05/19/2022 15:33:32
JAKARTA – Banjir kembali melanda Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta atau Pelabuhan Muara Baru, Kamis (19/5/2022). Banjir menutup akses pengguna jasa kepelabuhanan utamanya di lokasi penunjang Muara Baru Center (MBC).
“Saya ngga masuk hari ini karena lokasi kita banjir. Saya diberitahu teman bahwa banjir terjadi lagi. Inikan penyakit lama, iya. Kalau ROB sudah surut tentunya banjir akan surut dan jalanan kering. Tapi karena saluran atau drainase mampat iya, kita banjir terus. Yang menanggung akibatnya iya kita,” ujar pemilik toko Sparepart Kapal, Suhari.
BERITA TERKAIT: Jalan Tuna II Tidak Berfungsi, Siapa Pengelola Pelabuhan Muara Baru?
BERITA TERKAIT: MSPI Pertanyakan Aliran Dana Triliunan Rupiah dari Pengusaha di Pelabuhan Muara Baru
Apa yang disampaikan Suhari juga dikisahkan M. Toha juga. Pada group WhatsApp (WA) ‘Muara’ dia membagikan foto dan video situasi banjir di Pelabuhan Muara Baru.
“Ini pengelola Pelabuhan “buta dan tuli”. Utamanya PT. Perindo (Persero),” ujar M. Toha.
Toha menyampaikan isiarat bahwa koordinasi antar penguasa Pelabuhan tidak harmonis.
“Saya menilai kata sambutan Kalabu (Kepala Pelabuhan BPK Bagus Oktori Sutrisno) saat halal bihalal pada hari Jumat lalu (13/5) terlihat ada rasa kecewa dalam pengelolaan pelabuhan. Kalabu berusaha berbuat tetapi terganjal pada ketentuan ketentuan yang ada,” ujar M Toha melalui WhatsApp.
Padahal Ketua Komisi IV DPR-RI Sudin SE telah beberapa kali datang ke PPS Nizam Zachman Jakarta dengan instruksi perbaiki saluran dan penyediaan pengolahan limbah B3. Namun terkesan diabaikan.
BERITA TERKAIT: Tim Gakkum KLH Ambil Sampel Limbah B3 di Halaman Muara Baru Center
BERITA TERKAIT: Cemari Lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Segel Usaha Pengolahan Ikan di Muara Baru
Sementara Penaggungjawab Pengelola Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachamn Jakarta atau Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara tidak jelas. Apakah PT. Perikanan Indonesia (Perindo/Persero) dari Kementerian BUMN atau Unit Pelaksana Tehnik (UPT) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan?
Masyarakat atau pengusaha pengguna jasa kepelabuhanan tidak mau tahu atas nama siapa yang mengelola atau yang bertanggungjawab terhadap pelabuhan, yang mereka tahu adalah bahwa kepada siapa mereka membayar sewa dan restribusi itulah yang seharusnya memberikan pelayanan yang baik.
Penulis: Herlyna
