Sabtu, 19 Oktober 2019

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Advokat Muara Karta: Baru Pertama Kali Saya Temui Dua Sprindik Dalam Satu Objek Perkara
Posted By: limitnews, 5:35 PM, 25 September 2019

Advokat Muara Karta: Baru Pertama Kali Saya Temui Dua Sprindik Dalam Satu Objek Perkara

Share

limitnews.net

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Istimewa/limitnews.net

JAKARTA I LIMITNEWS.NET – Advokat Muara Karta, SH, MH mengatakan, baru pertama kali menemui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) ada dua dalam satu objek perkara.

Hal itu dikatakannya, pada persidang hari kedua Praperadilan (Prapid) penetapan tersangka dr. Benny Hermanto dalam Pasal 372 Jo Pasal 378 KUHP, Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan Polda Sumatera Utara di Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan, Selasa (25/9/2019), terungkap terbit dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Kedua Surat Perintah Penyidikan itu masing-masing, Nomor: SP. Sidik /718/III/RES.1.11./2019/ Reskrim tanggal 15 Maret 2019, dan SP. Sidik/1791/VIII , Res.1.11/2019/Reskrim tanggal 20 Agustus 2019. 

“Saya selaku advokat baru pertama kali menemukan Sprindik ada dua dalam satu objek perkara. Ini sesuatu yang langka menurut saya,” kata Muara Karta menanggapi adanya dua Sprindik yang di terbitkan Poltabes Medan dalam penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/449/K/II/2019/SPKT Restabes Medan, tanggal 26 Februari 2019 atas nama Pelapor Tjang Sun Sin. 

Berita Terkait: Perdata Dipidana, dr Benny Hermanto Minta Perlindungan Kapolri

Untuk itu, Muara Karta mempertanyakan, Sprindik mana yang menetapkan status tersangka atas nama tersangka dr. Benny Hermanto?

“Kegiatan penyidikan dilakukan setelah adanya Laporan Polisi  No: LP/449/K/II/2019 SPKT RESTABES Medan tanggal 26 Februari 2019, dan alat bukti dikumpulkan penyidik dalam rangka penetapan tersangka, disimpulkan terhadap peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan, maka untuk kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/718/III/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 15 Maret 2019, dalam rangka melakukan penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana rumusan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP dan terhadap surat perintah penyidikan dengan pertimbangan adanya pergantian pejabat penyidik, telah diperbaharui dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik /1791/VIII/Res.1.11/2019/ Reskrim tanggal 20 Agustus 2019,” terang Muara Karta membacakan dasar penerbitan SP.Sidik/1791/VIII/Tes.1.11/2019/Rekrim tgl 20 Agustus 2019, yang dilampirkan kuasa hukum Poltabes Medan dalam berkas Prapid.

“Dalam surat lampiran itu jelas-jelas tidak disebutkan adanya tindakan penyelidikan. Disebutkan: Kegiatan penyidikan dilakukan setelah adanya Laporan Polisi  No: LP/449/K/II/2019 SPKT RESTABES Medan tanggal 26 Februari 2019. Ini sangat jelas tidak dilakukan penyelidikan dalam rangka melakukan penyelidikan,” lanjut Muara Karta.

Muara Karta berharaP, Majelis Hakim Tunggal Aswardi Idris, SH. MH dapat melihat secara terang benderang bahwa apa yang telah dilakukan penyidik Poltabes Medan, tidak sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga penetapan tersangka bagi kliennya harus digugurkan.

Menurut Muara Karta, SH, MH dari Law Office Muara Karta, SH, MH & Partners, gugatan Prapid  diajukan untuk menguji penetapan tersangka atas nama dr. Benny Hermanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka melanggar Pasal 378 Jo Pasal 372 KUHP.

“Suatu penyidikan harus didahului dengan melakukan penyelidikan terhadap sebuah laporan. Bukan menerbitkan Sprindik-Sprindik. Ini belum ada Sprinlidnya, sudah menerbitkan dua Sprindik. Karena hasil suatu penyelidikanlah yang akan menerbitkan Sprindik. Dalam penyelidikan itulah diketahui, apakah Laporan itu berdasarkan fakta-fakta atau rekayasa. Kalau suatu penyidikan dilakukan berdasarkan laporan polisi, nanti semua orang bisa dipidana. Asal dilaporkan sidik, tersangkakan dan lain sebagainya, bubarlah negara ini,” ujar Muara Karta.

Menurut Advokat Muara Karta, laporan polisi itu harus diselidiki. Penyelidikan terhadap laporan polisi itulah proses yang terpenting menuju penyidikan.

“Dipenyelidikan dapat diungkapkan apa alasan laporan polisi dan apa motivasi pelapor membuat laporan polisi itu. Apakah yang dilaporkan itu mencukupi bukti unsur pidananya ataukah masuk ke ranah keperdataan? Jika sudah memiliki dua alat bukti ditambah keterangan saksi baru ditingkatkan ke penyidikan,” ungkap Muara Karta.

Muara Karta mengatakan bahwa penyidik Poltabes Medan  tidak profesional dalam melakukan tugasnya saat menerima laporan. Karena hubungan keperdataan dijadikan pidana. (Rung)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz