Advokat Yayat Surya Purnadi: Terdakwa Harus Dibebaskan Hakim atau Dakwaan Gugur

Mohammad Kalibi foto bersama Penasehat Hukum usai persidangan. Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Mungkin sesuatu yang langkah dan memang sungguh aneh bin ajaib ada dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa meskipun kasus itu tidak pernah dilaporkan pelapor atau korban pelapor didalam surat laporan polisinya. Hal itu terjadi dan terungkap dalam dakwaan JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Yerich Sinaga SH, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, No17, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021).

JPU Yerich Sinaga, SH mendakwa dan menuntut terdakwa Mohammad Kalibi memalsukan Kartu Keluarga (KK) atas nama Mohammad Kalibi (sebagai suami) Soravia (sebagai Istri) sehingga Tedakwa Mohammad Kalibi di jatuhi tuntutan 3 tahun pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP.

Padahal dalam dua Laporan Polisi Nomor: LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014 dan Laporan Polisi Nomor: LP/2933/V/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018, saksi pelapor (Hadi Wijaya alias Aliong tidak pernah melaporkan terdakwa Muhammad Kalibi memalsuan KK itu dalam dua laporan yang pernah dilaporkan di Polda Metro Jaya.

Kecerobohan Jaksa dari Kejati DKI Jakarta itu terungkap dalam surat pledoi (Pembelaan) yang dibacakan terdakwa Mohammad Kalibi dalam pembacaan pledoi pribadinya maupun surat pledoi yang dibacakan Pensehat Hukumnya dipersidangan pengadilan Jakarta Utara.

Yayat Surya Purnadi, SH, MH, Drs. Misrad, SH, MH, Nourwandy, SH, dan Muhammad Zulkarnaen, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa Mohammad Kalibi juga lebih dalam mengungkapkan berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan Surat Tuntutan JPU dan Analisa Yuridis menyimpulkan bahwa:

1.Pelapor, Hadi Wijaya alias Alion tidak pernah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) atas nama Terdakwa Muhamad Kalibi dengan susunan anggota keluarga tertulis: Mohamad Kalibi (kepala keluarga), Sarovia (isteri) dan Isyikana Elyanada (anak).

“Majelis Hakim Yang Mulia! Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,  tidak ada dasar penyidikan dan kerugian pelapor terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Kalibi.

2.Laporan Polisi Nomor: LP/291/I/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2014 dan Laporan Polisi Nomor: LP/2933/V/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 30 Mei 2018 telah digelar di Wassidik Bareskrim Mabes Polri dengan hasil Rekomendasi kepada penyidik agar memberi kepastian hukum berupa penghentian penyidikan.

3.Terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Kalibi tidak ada Laporan Polisi yang baru. Menurut keterangan saksi ahli hukum pidana Prof. Dr. Mudzakkir, SH., MH., apabila penyidik melakukan penyidikan terhadap adanya temuan baru harus ada laporan polisi baru dan sprindik yang baru.

4.Tidak ada satupun keterangan saksi maupun Terdakwa yang mengetahui siapa yang membuat dan siapa yang menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Kalibi yang diduga palsu tersebut kepada bagian loket pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara,” ujar Advokat Yayat Surya Purnadi, SH, MH dalam pledoinya.

Oleh karena itu dalam kesimpulan analisis yuridisnya Advokat Yayat mengatakan bahwa terdakwa Mohammad Kalibi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan  Jaksa Penuntut Umum.

“Yang Mulia, kami selaku Penasehat Hukum terdakwa Muhamad Kalibi memhohon agar kiranya membebaskan Terdakwa, Muhamad Kalibi, dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum; Merehabilitasi nama baik Terdakwa, Muhamad Kalibi, seperti keadaan semula; dan mengembalikan barang bukti milik Terdakwa, Mohamad Kalibi, berupa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 248/Tugu Utara dan No. 247/Tugu Utara yang saat ini disita oleh penyidik dengan cara mengangkat sita atas plang di atas bidang tanah sertipikat tersebut,” pungkas Advokat Yayat Surya Purnadi, SH, MH yang juga sebagai Wakil Ketua UMUM Bidang Kehumasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) itu.

Selanjutnya advokat Drs. Misrad, SH, MH menjabarkan bahwa tidak ada  petugas loket pendaftaran dari Kantor BPN Jakarta Utara sebagai saksi yang menerangkan telah menerima foto kopi KK yang diduga paslu dari Terdakwa. Dan  terdakwa sendiri menyerahkan asli dan foto kopi KK atas nama Mohamad Kalibi  dengan  susunan keluarga tertulis: Mohamad Kalibi (kepala keluarga), Siti Muthmainnah (isteri) dan Isyikana Elyanada (anak) kepada petugas loket pendaftaran Kantor BPN Jakarta Utara.

“Kami selaku penasehat hukum terdakwa Mohamad Kalibi mengerti dan faham bahwa Foto kopi KK yang diduga palsu tersebut tidak dilegalisir dan tidak  ada aslinya, kalaupun ada KK warna hijau kebiru-biruan yang sama, tetapi tidak ada keterangan baik terulis mapun keterangan saksi dari mana Penyidik memperolehnya atau melakukan penyitaan. Sehingga kami berpandapat Foto kopi KK yang diduga palsu tidak menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran Surat Keputusan (SK) penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 247/Tugu Utara dan No. 248/Tugu Utara; maka Unsur “dengan sengaja memakai”, unsur “memakai” dan usnsur dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi secara sah,” ucap Drs. Misrad, SH, MH menegaskan. 

Dia menambahkan jika mengarah kepada  unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu diuraikan, karena pidana pokoknya yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti maka unsur penyertaan otomatis tidak ada.

Advokat Nourwandy, SH selaku rekan Penasehat Hukum mengatakan bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakawa Muhamad Kalibi pernah diperiksa di penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Pelapor Hadi Wijaya alias Aliong pada tahun 2014 dan 2018. Dan dia menjelaskan bahwa terdakwa Kalibi baru mengetahui informasi pemalsuan dari penyidik ketika diperiksa sebagai Tersangka, sedang ketika diperikas sebagai saksi belum ada pertanyaan masalah pemalsuan KK itu.

Nourwandy menyampaikan keterangan Saksi ahli hukum pidana Prof.  Dr. Mudzakkir, SH., MH. yang berpendapat:Prinsipnya dalam penyidikan berdasarkan pengaduan dan laporan. Kalau ada pengaduan maka yang diproses hanya yang diadukan saja yang tidak diadukan tidak diproses. Begitu juga kalau ada laporan, maka yang diproses apa yang dilaporkan saja, sedangkan yang tidak dilaporkan tidak diproses. 

Sementara advokat Mohammat Zulkarnaen mengatakan dari 17 saksi yang dihadirkan JPU kepersidangan tidak satu orangpun yang mengetahu keberadaan KK yang diduga palsu itu.

“Kami kira ada persekongkolan yang kuat hendak memenjarakan klien kami. Hal itu terlihat dari berkas yang dipaksakan bisa hadir kepersidangan hanya dengan bukti surat foto copy. Oleh karena itu demi keadilan majelis hakim kami mohon membebaskan klien kami dari segala tuntutan hokum yang di tuntut jaksa penuntut,” ujar Advokat Mohammat Zulkarnaen, SH.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.