Andre Nusi: Majelis Hakim Harusnya Vonis Terdakwa Direhabilitasi

limitnews.net

Terdakwa saat menjalani persidangan di PN Jakarta Utara. Tomson/limitnews.net

JAKARTA I LIMITNEWS.NET - Terdakwa Harijono Ngasimun divonis 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara oleh Ketua Majelis Hakim Agus Darwanta, SH dengan anggota majelis Agung Purbantoro, SH dan Taufan Mandala, SH, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). 

Terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena memilik narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri, dengan barang bukti 0,41 grm sabu sisa pemakaian, dan beberapa alat isap sabu.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Emanuel, Marly dan Yonart Kurniawan dari Kejati DKI Jakarta menjatuhkan Tuntutan 6 tahun pidana penjara, karena terdakwa Harijono Ngasimun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki narkotika jenis sabu tanpa hak seberat 0,41 grm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penasehat hukum terdakwa Andre Nusi dari The Law Office of Andre Nusi mengatakan, majelis yang telah menjatuhkan hukum 1 tahun dan 6 bulan kepada kliennya sudah benar.

"Seharusnya majelis menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa Harijono Ngasimun. Namun demikian kita tetap mengatakan salut pada majelis yang tidak terpengaruh dengan dakwaan dan tuntutan JPU. JPU menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pasal 112, itu sudah pertimbang subjektif. Harusnya JPU menjatuhkan Tuntutan sesuai fakta-fakta persidangan," ujar Andre Nusi ketika dikonfirmasi usai persidangan.

Andre Nusi yang sudah cukup banyak membantu menyelamatkan para korban penyalahgunaan dari peredaran gelap Narkotika itu mengaku prihatin terhadap Tuntutan JPU. Menurutnya, JPU seharusnya juga ikut serta dalam penyelamatan para korban penyalahgunaan narkoba. 

"Kita secara bersama harus peka terhadap kondisi yang ada. Korban penyalahgunaan narkoba itu harus diselamatkan, bukan malah di jatuhkan. Sesuai dengan fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba. Ada asesmen rehabilitasi dari BNNP, ada keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba. Saat ini terdakwa selama dalam penahanan dalam perawatan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta Timur," terang Andre Nusi yang begerak juga pada yayasan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Andre Nusi mengakui bahwa pembelaan pendampingan yang dilakukan bukan membela pelaku narkoba, tetapi memberikan bantuan hukum kepada korban dari pada peredaran narkotika, sehingga dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

"Bahwa setelah membaca dakwaan serta tuntutan JPU serta dihubungkan dengan  Fakta-fakta Persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat, yang terungkap dalam Persidangan  kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak Sependapat dengan Tuntutan JPU, karena Terdakwa merupakan Korban (Mutual victimilation) Penyalagunaan Narkotika yang harus ditolong sehingga meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun Pidana yang dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU Alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah lebih tepat dalam bentuk Rehabilitasi Medis dengan Tujuan Untuk Menyembuhkan (memulihkan) ganguan kejiwaan (kondisi Kesehatan) Terdakwa, maka bersesuaian pula dengan  SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo SEJA Nomor 3 Tahun 2011 “Tentang Penempatan Korban Penyalagunaan Narkotika didalam lembaga Rehabilitasi Medis dan  Rehabilitasi Sosial”. Namun apa yang diputuskan Majelis dengan Alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a  Undang - Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat," ungkap Andre.

Namun demikian dia menyatakan bahwa Pasal 127 adalah suatu ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena Jelas dan tegas ketentuan pada pasal 127 ayat (1) huruf a ini terhubung dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 127 ayat (2) yang menjelaskan ketentuan pasal 127 ayat (1) harus mempertimbangkan pada pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kemudian ketentuan pasal ini pun terhubung dengan PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Lebih jauh Advokat Andre Nusi mengatakan, Bahwa Harus diakui sesungguhnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika selalu ada pihak korban. Pemahaman yang sulit adalah bagaimana membuktikan bahwa pencandu tersebut adalah sebagai 'korban’ mengingat perbuatan penyalahguna itu sendiri sudah merupakan perbuatan pidana.

Pecandu adalah korban karena sesungguhnya Negara melalui peraturan hukumnya telah mengatur dan mengupayakan adanya vonis rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika. Hal ini masih ditambah lagi pemahaman, bahwa pada dasarnya, pengguna narkoba memiliki penyakit yang disebut dengan adiksi, yakni ketergantungan pada narkoba.

Singkatnya, mereka menuntut supaya dalam perkara penyalahgunaan narkoba dimana terdakwanya adalah seorang pecandu, vonis rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan vonis penjara. Alasan dan pemahaman tersebut banyak  dibahas pakar-pakar hukum maupun mereka yang berempati terhadap kasus-kasus narkoba dimasyarakat. Faktanya, penjara memang bukan tempat yang tepat bagi para pecandu, papar Andre Nusi mengungkapkan perlunya adanya kesepahaman terhadap korban penyalahgunaan narkoba. (Tom)

 

 

 

 

 

Share
Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.