Bantah Video Hoax, Kejagung: Berita Bohong Dipidana 6 Tahun Denda Rp 1 Miliar

Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak,SH, MH. Limitnews.net/Martini

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaaan Agung (Kejagung) RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak membantah keras isu seorang Jaksa menerima suap dari kasus terdakwa Rizieq Shihab, Sabtu (20/3/2021).

Leonard Simanjuntak mengatakan bahwa video di media social seperti facebook, Twitter, Instagram dan youtube dengan narasi “terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap kasus sidang habib risieq sihab, itu tidak benar.

"Itu isu bohong yang hendak menjelekkan penegakan hukum di Indonesia," tegasnya.

Dia menjelaskan adapun video yang disebarkan itu bukan peristiwa kasus terdakwa Rizieq Shihab cs tahun 2021 ini melainkan adalah video tahun 2016 penjelasan Yulianto, SH, MH, selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) kepada media  terkait penangkapan Jaksa AF di Jawa Timur, pada tahun 2016.

"Video itu adalah penangkapan seorang Jaksa tahun 2016, silam. Tidak ada kaitannya dengan kasus terdakwa Rizieq Shihab cs yang disidangkan saat ini di Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Timur. Tidak ada itu. Video itu benar tetapi peristiwanya bukan pada kasus Pelanggaran protokol kesehatan (Prokes)," jelas Kapuspenkum Kejagung.

"innalillah semakin hancur wajah hukum Indonesia ” demikian narasi pada penyebaran berita hoax di medsos, itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaaan Agung menegaskan bahwa informasi dalam video tersebut adalah tidak benar atau hoax.

"Meminta masyarakat untuk tidak menyebar-luaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoax sebagaimana video yang sedang beredar saat ini. Kami juga meminta agar masyarakat tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar kebenarannya dan menyebar-luaskannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada karena perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 45A ayat (1) yang berbunyi  “Setiap orang, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000," tutup Kapuspenkum. (Tini/Tom)

Share
Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.