Barang Bukti Tidak Sesuai, Hakim Diminta Bebaskan Terdakwa

509

limitnews.net

Terdakwa Sarmin saat menjalani persidangan di PN Jakarta Utara. Foto Tomson

JAKARTA - Penasehat hukum terdakwa Putra Ari Anggara Sihotang SH memohon kepada ketua majelis hakim supaya membebaskan kliennya Sarmin dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suryana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim, Putra Sitohang mengatakan bahwa apa yang didakwakan JPU terhadap terdakwa Sarmin tidak berdasar. Sebab alamat objek tanah yang diklaim saksi pelapor sebagai miliknya tidak sesuai dengan alamat sertifikat hak  guna bangunan No. 1082/Rorotan atas nama PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk, seluas 5310 m2 di Jalan Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Sementara yang didakwakan JPU adalah tanah No. KRK: 0366/GSB/JU/CUIX/14, dengan luas kurang lebih 2259 M2 di Jalan Cakung Drain, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

"Oleh karena itu, kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis yang terhormat agar membebaskan terdakwa Sarmin dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang telah  dituntut oleh saudara JPU dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya serta membebankan biaya perkara kepada negara," kata Putra Sitohang.

Dia mengungkapkan, sesuai fakta-fakta persidangan sebagaimana yang diterangkan saksi Zulfahmi Harahap SH, MH selaku kuasa pelapor mengatakan bahwa letak objek tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor  1082/Rorotan atas nama PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, adalah di Jalan Komplek Green Garden, Kelurahan Rorotan, Kacamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan luas tanah 5.310 M2.

Hal yang sama juga dikatakan saksi Dedi Sudadi SH,MH dari Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara mengatakan berdasarkan data di kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak ada sengketa kepemilikan terkait dengan SHGB nomor 1082/Rorotan atas nama PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, seluas 5.310 M2, yang terletak di Jalan Komplek Green Garden, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

"Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan oleh JPU dipersidangan tidak memenuhi unsur pasal 167 ayat (1) KUHP. oleh karena itu kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon agar majelis berlaku adil dan Arif dalam mengambil keputusan. Ada Adegium hukum yang menyebutkan lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah," tegas Putra.

JPU menjatuhkan tuntutan 6 bulan pidana penjara terhadap terdakwa Sarmin karena telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melanggar Pasal  167 ayat (1) KUHP, barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Menurut pakar hukum Dr. Fernando Silalahi ST, SH, MH, CLA bahwa  dakwaan dan atau tuntutan JPU sudah tidak sesuai KUHAP.

"Dakwaan yang didakwakan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan JPU itu membuktikan bahwa JPU tidak memahami KUHAP. Dakwaan itu harus lengkap, cermat dan jelas perkara yang didakwakan. Jika dakwaannya tidak jelas bagaimana mau menjatuhkan tuntutan?," kata Fernando.

Fernando mengatakan bahwa seharusnya JPU mengembalikan berkas kepenyidik karena bukti yang diajukan penyidik tidak sesuai dengan objek tanah yang dipersengketakan. Dia berharap hakim dapat menjaga marwah peradilan.

"Pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari  keadilan harus duduk di tengah  diantara yang berperkara. Membuat keadilan yang seadil-adilnya agar putusan itu memenuhi rasa keadilan yang  hakiki. Saya berharap hukum tidak menjadi  alat," pungkasnya.

Menurut terdakwa Sarmin, dia lahir dan dewasa di tempat yang dipersengketakan sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang (Jl. Cakung Drain, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara bersama orangtuanya yang telah dahulu menempati tanah tersebut dengan luas kurang lebih 3000M2 berdasarkan surat garap diketahui oleh lurah Rorotan tanggal 21 Mei 1990 dan surat pelepasan hak nomor 01 yang dibuat di notaris Rukihati Herman Munir SH pada tanggal 3 Juni 2014 selanjutnya ditingkatkan hak kepemilikan tanah milik terdakwa Sarmin dan telah didaftarkan di Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan Nomor: KRK: 0366/GSB/JU/CUIX/14, dengan luas kurang lebih 2259 M2.

"Saya sejak lahir sudah di tanah itu, mengolah lahan itu dan belum pernah ada orang yang menguasai lahan tersebut. Bagaimana mungkin saya dikatakan memasuki pekarangan orang? Saya tidak sekolah pak. Saya hanya sebagai petani. Tolong lah saya pak. Saya ini mau diusir dari tempat saya sendiri," ucap Sarmin dengan nada sedih. (Olo)

Share
Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.