BPK Dituding Tidak Profesional Mengaudit Realisasi Penyerapan Anggaran di Dinas SDA DKI Jakarta

09/23/2022 09:20:12

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dituding tidak profesional saat melakukan audit terhadap realisasi Kegiatan Pembangunan Waduk Sunter Sisi Timur dan Sisis Selatan Tahun Anggaran (TA) 2019/2020 di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta.

Pasalnya, hasil audit itu menyebutkan pekerjaan Waduk Sunter itu sudah dinyatakan terealisasi 100 persen selesai dan pencairan dana sudah 100 persen dengan pecairan dana Rp.40.539.013.000.00,’ atau (91,94%) per tanggal 18 Februari 2020, dari nilai kontrak Rp.45.802.024.403,59,.

BERITA TERKAIT: MSPI Menduga Praktik KKN Proyek Waduk Sunter, Cimanggis dan Waduk Kampung Rambutan

Hasil audit itu dibantah Direktur Hubungan Antar Kelembagaan Monitoring Saber Pungli Indonesia (Dirhubag MSPI) Thomson Gultom, karena progress pekerjaan sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu 50 hari sesuai dengan kontrak per 3 Februari 2020 bobot pekerjaan baru berkisar 60 persen.

“Kita bisa perdebatkan terkait presentasi pekerjaan. Dan kita sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terkait data hasil audit BPK-RI per tanggal 19 Juni 2020. Karena hasil audit itu tidak secara utuh kita dapatkan dari penyidik TIPIKOR Polda Metro Jaya, baru-baru ini,” ujar Thomson Gultom, Jumat (23/9/2022).

MPSI mengatakan akan memberikan gambar dan video progress kegiatan sejak dimulai pekerjaan September 2019 sampai bulan Februari 2020 kepada BPK RI.

“Pemasangan tiang pancang saja baru berkisar 70 persen. Itu baru tiang pancang,” ujar Thomson.

Dia menegaskan, jikalau memang sudah 100 persen realisasi pekerjaan Tahun 2021/2020, untuk apalagi diadakan anggaran Pembanguan Waduk Sunter Jakarta Utara, Waduk Cimanggis Jakarta Timur, dan Waduk Kampung Rambutan Jakarta Timur pada Tahun Anggaran (TA) 2021? Anggaran ketiga lokasi waduk itu sepertinya disatukan, dan pelaksananya pun juga satu perusahan.

“Bagaimana mungkin pekerjaan yang sudah 100 persen dinyatakan selesai, tetapi tahun berikutnya diadakan lagi anggaran. Bagaimana caranya mengajukan anggaran kembali kepada proyek yang sudah selesai?,” ujar Thomson Gultom penuh tanya.

BACA JUGA: Gegara Anggaran Rehab Ruang Paripurna DPRD, Dua Partai Politik di Kota Bekasi Memanas

Dia bahkan mengatakan tidak masuk diakalnya lagi kalau proyek yang sudah dinyatakan selesai tetapi pada dua tahun berikutnya anggaran masih bisa dialokasikan.

“Kita heran dengan kinerja DPRD DKI Jakarta. Anggaran puluhan miliar tidak terpantau? Terkait kegiatan Waduk sunter ini sering diekpos di media, bagaimana luput dari control DPRD?,” pungkas Thomson.

 

Penulis: Herlyna