Dakwaan Jaksa Tidak Sesuai Laporan, Kalibi Minta Dibebaskan Hakim PN Jakarta Utara

Mohamad Kalibi saat membacakan pledeoi pribadi di PN Jakarta Utara. Limitnews.net/Tomson

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Utara Tumpanuli Marbun, SH, MH dengan Hakim Anggota Tiaris Sirait, SH, MH dan Rudi F Abbas, SH, MH kembali membuka persidangan Terdakwa Mohamad Kalibi, di PN Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021).

Agenda persidangan adalah pembacaan surat pledoi (pembelaan) terdakwa Mohamad Kalibi baik itu pledoi pribadi yang dibacakan terdakwa sendiri dan maupun pledoi yang dipersiapkan dan dibacakan Penasehat Hukum (PH) nya, advokat  Yayat Surya Purnadi, SH., MH., Drs. Misrad, SH., MH., Nourwandy, SH., dan Muhammad Zulkarnaen, SH.

Pada persidangan itu Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun, SH, MH menyampaikan hak-hak terdakwa:

“Saudara terdakwa, apakah saudara akan membacakan pledoi pribadi atau hanya peldoi dari PH anda? Terserah! Kami selaku majelis hakim memberikan kewenangan itu untuk anda pergunakan sebagaimana diatur undang-undang yang harus kami sampaikan dipersidangan,” ujar Tumpanuli kepada terdakwa Mohamad Kalibi.

 “Terima Kasih yang mulia Majelis Hakim yang telah meberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya.  Saya akan membacakan pledoi pribadi saya dan akan menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup saya selama proses hukum yang saya alami sejak di jadikan tersangka oleh penyidk Polda Metro Jaya dan hingga sampai dipersidangan ini. Tidak pernah terbayangkan dalam pikiran saya bahwa saya harus mengalami penderitaan ini. Saya harus tidur di ubin yang dingin dibalik jeruji besi yang memisahkan saya  dari istri dan anak-anak saya, tanpa kutahu kejahatan apa yang telah saya perbuat sehingga kami harus berpisah. Oleh karena itu yang mulia, saya menyerahkan nasib saya sepenuhnya kepada majelis yang terhormat. Karena saya tahu bahwa majelis sudah mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup saya dan apa yang majelis lakukan dan putuskan kepada saya sesuai dengan hasil proses persidangan yang sudah kita jalani. ” ujar Mohamad Kalibi mebuka pembacaan pledoinya.

BACA JUGA: Advokat Yayat Surya Purnadi: Terdakwa Harus Dibebaskan Hakim atau Dakwaan Gugur

Kalibi setengah bertanya dengan suara parau mengatakan: “Majelis hakim yang mulia, apa salah saya kalau saya membeli tanah kepada Bapak Mahfudi dari Ibu Purnami berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 491 PK /Pdt/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahct)?

Apakah saya salah jikalau selanjutnya Pada tahun 2012 saya ditemani saksi Muhaimin mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Pakai (SHP) di BPN Jakarta Utara yang telah sesuai prosedur dan peraturannya, terkhusus dokumen Kartu Keluarga (KK) yang saya lengkapi dalam berkas permohonan itu tidak ada yang saya palsukan, karena saya mempunyai KK yang asli, untuk apa saya melampirkan Kartu Keluarga (KK) Palsu seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum?

Majelis hakim yang saya muliakan, Jikalau seandainya ternyata KK yang saya masukkan pada saat mengajukan pendaftaran pengajuan SHP itu palsu, apakah mungkin permohonan saya diterima pihak BPN?

Kemudian dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 247 dan 248, tidak ada yang saya langgar dan tidak ada juga pihak lain yang keberatan apalagi merasa dirugikan dengan adanya penerbitan Sertifikat tersebut.

Namun tiba-tiba saya di laporkan oleh Hadi Wijaya alias Aliong atas penyerobotan tanah dan atau pemalsuan surat, yang faktanya bukan melaporkan saya memalsukan Kartu Keluarga (KK). Dan atas laporan itu, saya meminta perlindungan hukum terkait hak saya ke Mabes Polri, dan alhamdulillah Mabes Polri memberikan rekomendasi perkara tersebut agar di SP3.

Yang mulia, sesuia fakta-fakta yang terungkap dipersidngan tidak satu orangpun saksi yang mengetahu keberadaan KK itu, dari mana KK itu, kepada siapa KK itu dan dipergunakan untuk apa KK itu dan siapa yang dirugikan dengan adanya KK palsu yang desebutkan jaksa itu.

Majelis hakim yang terhormat, segala ilmu yang kita peroleh berasal dari guru, mulai kita menimba ilmu dari tingkat TK, SD, SLTA dan bangku perkuliahan,  semua ilmu dasarnya dari guru.

Oleh karena itu yang mulia, sesuai dengan pendapat dan keterangan Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Univ IAIN Jogyakarta Prof. Dr. Mudkakhir, SH, MH mengatakan dipersidngan yang mulia ini, jika terdapat perbedaan objek yang menjadi dasar dugaan Tindak Pidana, maka dapat dikatakan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya dengan pihak korban atau pelapor.

Ditengah-tengah persidangan yang terhormat ini, Beliau (Prof. Dr. Mudzakhir, SH, MH) menyampaikan Jika mau diproses adanya temuan baru harus memenuhi syarat : 1. Adanya laporan sendiri; 2. Adanya proses penyelidikan sendiri; 3. Harus adanya Surat Perintah Penyidikan sendiri.

Dan jika ada terdapat proses hukum yang berjalan tidak sesuai laporan dan dilakukan pengembangan sendiri oleh penyidik seolah-olah hal tersebut merupakan Tindak Pidana, dan objeknya pun berbeda dari apa yang dilaporkan, dan hal tersebut berlanjut pada  proses peradilan maka dapat dikatakan Dakwaan tersebut dinyatakan Kabur (Obscuur Lible) dan tidak jelas Fokus objek tindak pidananya.

Kemudian selama proses didalam persidangan, saya melihat dan kita semua yang ada di ruang persidangan ini mendengar tidak ada satupun keterangan saksi yang mengetahui siapa pembuat Foto Copy KK itu, siapa yang menyerahkan foto kopi KK atas nama saya (Mohamad Kalibi) yang diduga palsu tersebut ke bagian loket pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga tidak ada petugas loket pendaftaran dari Kantor BPN Jakarta Utara sebagai saksi yang menerangkan telah menerima foto kopi KK yang diduga paslu dari saya.

“Sungguh apa yang di dakwakan kepada saya terkait pemalsuan KK dan atau menggunakan surat palsu tersebut adalah tidak benar,” kata Kalibi.

Majelis Hakim Yang Mulia, tidak terlintas sedikitpun di hati dan pikiran saya untuk berbuat curang dengan membuat dokumen-dokumen palsu saat mendaftarkan permohonan hak atas tanah saya di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.

Kini saya di tuntut penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Jaksa Penuntut Umum Yerich Sinaga, SH dengan Dakwaan Pemalsuan Surat sebagiamana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

“Majelis Hakim Yang Mulia melalui surat pembelaan ini, saya memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat mengabulkan permohonan saya untuk membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sekaligus memohon untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik saya dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabat saya seperti keadaan semula,” ucap terdakwa Mohamad Kalibi mengahiri pembacaan pledoinya.

 

Penulis: Tomson

Category: JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.