Demo Kemendikbud, Mahasiswa Pertanyakan Bantuan Tablet di Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Mahasiswa GMNI Bekasi saat melakukan aksi demo di depan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (10/1/2022). Limitnews.net/Olo Siahaan

01/11/2022 00:54:56

JAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi melakukan aksi demo di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Senin (10/1/2022).

Dalam aksi tersebut, GMNI mendesak Kemendikbud untuk memantau anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja disetiap daerah seluruh Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. Kabarnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendapat bantuan Tablet yang diperoleh dari BOS Afirmasi dan Bos Kinerja sejak tahun 2019 dengan anggaran senilai Rp 7 miliar lebih.

Namun hingga tahun 2021 Tablet-tablet tersebut diduga sama sekali tidak juga disalurkan oleh Disdik untuk dipinjamkan kepada siswa yang berhak mendapatkannya.

BACA JUGA: Pasca OTT Wali Kota, Mahasiswa Desak KPK Periksa DPRD Kota Bekasi

BACA JUGA: Pasca Demo Mahasiswa, Mulai Terkuak Dugaan Proses Lelang Gadung D DPRD Kota Bekasi Rp 12 Miliar Lebih Bermasalah

Dalam aksi tersebut, Ketua DPC GMNI Bekasi Christianto Manurung mengatakan, bahwa sejak 2021 sudah menyikapi permasalahan tersebut dan meminta kejelasan kepada Disdik Kota Bekasi.

“Namun sampai sekarang di tahun 2022, belum ada kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak Disdik. Untuk itu, kami meminta Kemendikbud menyikapi permasalahan yang terjadi di Kota Bekasi dengan tegas, karena hal ini sangat fatal dan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam meregulasikan program pendidikan di Indonesia,” kata Christianto Manurung.

Mahasiswa saat diterima perwakilan Kemendikbud. Limitnews.net/Olo Siahaan

Chris juga mengatakan, Kemendikbud dalam membuat suatu program juga harus dievaluasi, karena program yang memakan anggaran ratusan miliar ini harus jelas secara regulasi agar tidak menjadi pemborosan anggaran ditengah pandemi Covid-19.

Diwaktu yang sama pihak Inspektorat Jenderal RI dan Irjen Pauddasmen Kemendikbud ketika menemui massa aksi mengakui bahwa selama ini mereka memang belum pernah memantau penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kota Bekasi.

“Tapi dengan kejadian ini, kami akan segera mengaudit dan melakukan tindaklanjut terkait penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kota Bekasi,” kata mereka.

Ketika ditanya oleh media tentang tindaklanjut GMNI terkait ini, Chris mengatakan, akan mengawal hingga tuntas.

"Kami akan melakukan aksi lagi, baik di Kota Bekasi maupun di Kementerian hingga permasalahan ini tuntas dan para pihak yang melanggar diberikan sanksi keras," tandas Chris.

 

Penulis: Olo Siahaan

Category: Bekasi, JakartaTags:

limitnews
No Response

Comments are closed.