Rabu, 27 Mei 2020

limitnews.net

Limit News > Jakarta > Fery Sutanto, Konsultan Pajak Tak Bersertifikat Bobol Rp 139 Miliar Uang Negara
Posted By: limitnews, 3:13 AM, 7 Februari 2018

Fery Sutanto, Konsultan Pajak Tak Bersertifikat Bobol Rp 139 Miliar Uang Negara

Share

Fery Susanto

Fery Sutanto. Foto Tomson

JAKARTA – Tidak miliki sertifikat sebagai ahli konsultan pajak, tetapi mampu meraup Rp 139 miliar uang Negara menjadi miliknya selama 5 tahun berprofesi sebagai konsultan pajak. Modus mengurangi pembayaran pajak PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang meminta bantu untuk menghitung pembayaran pajak atas ekspor-impor PKP itu.

Fery Sutanto membantah, kalau perbuatan yang dilakukan itu salah. “Tidak salah-salah amat sih pak. Kan yang saya lakukan hanya mengurangi saja, kan pajaknya tetap dibayar walaupun tidak sepenuhnya dibayarkan,” ucap Fery Sutanto menjawab Pertanyaan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri, SH, didampingi anggotan Sahlan Efendi, SH dan Taufan Mandala, SH dengan PP Sulistiyoningsih, SH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (6/2).

“Saudara Terdakwa, sejak kapan anda memulai profesi sebagai konsultan pajak? Apakah memiliki sertifikat untuk melakukan profesi sebagai konsultan pajak itu? Berapa persenkah tarif konsultasi yang anda tentukan membuat pajak itu?” tanya hakim Fahzal kepada terdakwa Fery Sutanto.

Fery menjelaskan, bahwa dia berprofesi sebagai konsultan pajak tidak memiliki sertifikasi pajak. Tetapi berdasarkan pendidikannya yang lulusan sarjana ekonomilah dia dapat mengerti cara menghitung pajak. Meskipun tidak memiliki sertifikasi sebagai konsultan pajak, dia sudah melakukan profesi itu sejak 2009-2015.

Dia menyebutkan bahwa tarif yang diterima sebagai konsultan pajak dan mengeluarkan faktur pajak adalah antara 18-30 persen. Dan selama 5 tahun berprofesi sebagai konsultan pajak diperkirakan sudah mendapatkan Rp 139 miliar. Tetapi menurut dia, bahwa uang itu hanya sampai sekitar Rp10-20 miliar kepadanya, sebab, uang itu masih dipotong sana-sini.

“Apakah saudara tahu bahwa uang yang saudara ambil itu adalah uang Negara? Apakah saudara tidak merasa bersalah menggerogoti uang Negara? Saudara kan tahu, bahwa pajak itu adalah alat Negara untuk membiayai pembangunan negara ini?” cecar Hakim Fahzal mempertanyakan sikap terdakwa yang merasa seolah-olah tidak bersalah.

“Yang mulia, menurut saya, tidak salah-salah amat sih! Kan dibayar juga walaupun tidak sepenuhnya dibayar,” ucap Fery Sutanto menjawab pertanyaan Hakim.

“Ah, terserah kaulah! Enak saja kau bilang tidak salah. Ini menjadi catatan majelis. Hati-hati berbicara, karena dari sikapmu dipersidangan ini yang menentukan hukumanmu. Tapi saya harap, anda terbuka dan berterus terang dan katakan sejujurnya,” ucar Fahzal lagi mengingatkan terdakwa.

Kemudian Hakim Fahzal mengembangkan pertanyaannya. “Saudara terdakwa, apa tujuannya membuat atau mendirikan banyak perusahaan? Apakah perusahaan itu berbentuk PT. atau CV? Dan siapakah pengurus pengurus dalam perusahaan anda?” Tanya Fahzal.

“Yang mulia, persyaratan agar dapat melakukan ekspor-impor harus memiliki minimal 13 PT (Perseroan Terbatas). Jika belum memiliki itu tidak akan mendapat ijin untuk melakukan ekspor-impor. Dan pengurus dari perusahaan itu adalah kayawan-karyawan saya,” jawab Fery.

“Dakwaan JPU, bahwa anda tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Saudara jangan berbelit-belit. Bukankan pendirian banyak perusahaan itu bekerjasama dengan Swandi? Sehingga perusahaan yang lebih dari 100 peruhaan itu seolah-olah telah melakukan transaksi sehingga terdakwa menerbitkat faktur pajak fiktif? Apakah jaksa salah membuat dakwaannya?” ucap Fahzal lagi menperingatkan terdakwa.

Dengan mimic wajah tersipuh malu, terdakwa tertunduk dan akhirnya mengaku bahwa pendirian banyak perusahaan adalah modus untuk mengelabui petugas pajak agar seolah-olah PT, PT tersebut ada transaksi sehingga terdakwa menerima restitusi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adam Arditya, Sumidi, dan Burhan Ashsofa, dari Kejaksaan tinggi DKI Jakarta mendakwa terdakwa Fery Sutanto Pasal 39a Jo. Pasal 43 tahun 1983 tentang Pajak. (OLO/TOM)

Share
Bagikan:
Share

Berita Terkait lainya

Komentar Pembaca

Leave a Reply

Berikan komentar

Notifikasi

wpDiscuz