Geruduk KPK, Mahasiswa Soroti Dirut PDAM Bhagasasi Empat Periode

Mahasiswa saat melakukan aksi damai di depan gedung KPK. Limitnews.net/Olo Siahaan

02/08/2022 11:41:53

BEKASI - Puluhan mahasiswa menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (7/2/2022). Mahasiswa yang mengatasnamakan Eksekutor Keadilan Anti Korupsi (EKSEKUSI) mendesak KPK segera menangani beberapa kasus dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Bekasi, salah satunya Usep Rahman Salim telah menjabat sebagai Dirut PDAM Bhagasasi selama 4 periode.

Dalam melakukan aksi di depan gedung Merah Putih, mahasiswa melakukan teatrikal aksi memandikan jenazah menjadi simbolis bahwa KPK telah mati, kinerja KPK hanya sekedar eksistensi belaka

"KPK sedang giat-giatnya melakukan OTT para pejabat Kota Bekasi, akan tetapi kami meminta kepada KPK agar tidak buta terhadap Pemerintahan Kabupaten Bekasi," tegas Dicky selaku Koordinator Lapangan (Korlap)

Menurut Dicky, ada beberapa contoh dugaan KKN, seperti PDAM Bhagasasi yang dimana Usep Rahman Salim selaku Dirut PDAM Tirta Bhagasasi sudah menjabat 4 periode. Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha dan Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum hanya memperbolehkan maksimal hanya 2 periode.

“Usep Rahman Salim sudah terhitung 4 periode menjabat sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi,” ujarnya.

Diakhir kegiatan aksi, mahasiswa melakukan istighosah agar para anggota dan pejabat KPK tersadarkan. Disela-sela pertengahan istighosah 3 perwakilan dari masa aksi masuk ke dalam untuk memberikan laporan kepada KPK terhadap dugaan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Pertama, kami meminta KPK untuk usut tuntas dugaan kasus korupsi di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, kedua perikasa dugaan kasus korupsi di tubuh PDAM Bhagasasi Kabupaten Bekasi, ketiga KPK harus transparan hasil pemeriksaan proyek “Toilet Sultan” dan keempat meminta KPK untuk mengaudit dana Bansos BPNT oleh Dinas Sosial,” tandas Dicky.

Penulis: Olo Siahaan